oleh Diding S Anwar
KETIMPANGAN kesejahteraan dialami banyak masyarakat dunia dan telah menjadi perbincangan para pemimpin negara di dunia. Pemerintah Indonesia pun berusaha mengatasi masalah ketimpangan ekonomi melalui kebijakan fiskal dengan memperbesar belanja infrastruktur dan mengalihkan subsidi energi ke subsidi nonenergi, seperti suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan makroprudensial bank sentral juga mewajibkan perbankan untuk memiliki portofolio kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar minimal 20% dari total kreditnya pada 2018.
Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yaitu mendorong perkembangan UMKM yang jumlahnya hampir mencapai 58 juta unit. Kontribusi sektor UMKM memang mencapai 57% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, jika menghitung jumlah pelaku UMKM yang mencapai 99,99% dari usaha yang ada di Indonesia, kontribusi setiap pelaku UMKM tersebut sangat kecil. Bandingkan dengan usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01% tapi mampu menguasai 43% dari perekonomian.
Begitu juga dengan koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat yang kontribusinya terhadap perekonomian masih kecil. Kontribusi koperasi terhadap PDB di Indonesia baru sebesar 3,9%. Menurut data ICA 300 Global List, 48 koperasi terbesar di Prancis memberi kontribusi 16,2% terhadap PDB. Empat koperasi terbesar di Denmark menyumbang 8,2% terhadap PDB. Di Jerman, 26 koperasi terbesar menyumbang 6,07% terhadap PDB. Jepang memiliki induk koperasi terbesar di dunia, yaitu Zen-Noh, yang berhasil memasarkan hasil produksi jutaan anggotanya sekaligus meningkatkan efisiensi di sektor pertanian.
Dari tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam keanggotaan koperasi pun masih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, dari jumlah koperasi aktif sebanyak 150.223 pada 2015, anggotanya sebanyak 37,78 juta atau 14% dari jumlah penduduk. Bandingkan dengan Amerika Serikat (AS). AS yang dikenal sebagai negara kapitalis pun, 25% penduduknya adalah anggota koperasi. Di Denmark, 30% penduduknya menjadi anggota koperasi.
Pada peringatan ke-70 tahun Hari Koperasi di Makassar, pada 12 Juli lalu, Presiden Joko Widodo berusaha menggelorakan kembali spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian. Presiden menaruh harapan besar kepada koperasi agar bisa menjadi institusi utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Bahkan, pemerintah akan menyiapkan konsesi lahan hingga 12,7 hektare untuk dikelola koperasi, pelaku UMKM, dan pondok pesantren. Koperasi yang menjalankan kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro juga diharapkan bisa menyalurkan KUR. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More
Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fasilitas digital banking yang dimiliki sebagai alternatif… Read More
Jakarta - Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG)… Read More
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan dukungannya terhadap kenaikan Pajak Pertambahan… Read More