Sama dengan kebutuhan unit usaha produktif, koperasi juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Apabila muncul kebutuhan tambahan modal untuk pengembangan usaha, peran penjaminan dapat menggantikan agunan bagi koperasi untuk dapat memperoleh pendanaan. Apalagi, sejarah mencatat bahwa penjaminan di Indonesia lahir dari kebutuhan koperasi—47 tahun yang lalu terbentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi yang sekarang dikenal sebagai Perum Jamkrindo.
Karena pemerintah sudah mendorong perkembangan koperasi dan fasilitas pembiayaan dengan penjaminan juga terbuka, maka yang lebih penting ialah munculnya kesadaran koperasi-koperasi yang ada di Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan masyarakat mau berpartisipasi. Di negara-negara yang kontribusi koperasinya sangat signifikan, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bersama. Pemerintah hanya menjadi pendukung dan pelindung.
Baca juga: Tantangan Urbanisasi dan Sektor Pertanian
Di Indonesia barangkali karena memiliki kultur yang berbeda. Seperti dikatakan Francis Fukuyama, ilmuwan dan penulis dari AS, Indonesia adalah kategori bangsa yang faktor trust orang lebih ditujukan kepada pemimpin atau atasan. Jika pemimpinnya tidak dapat dipercaya, sulit bagi kelompok masyarakat mengoptimalkan modal ekonomi maupun modal sosial yang dimiliki. Rendahnya partisipasi masyarakat kepada koperasi pun sangat dipengaruhi oleh banyaknya koperasi yang gagal berkembang akibat pemimpin atau pengurusnya yang tidak profesional dan bermasalah dalam integritas.
Sebagai penutup, agar mampu menjadi institusi utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi, koperasi maupun UMKM harus memiliki kemampuan manajemen dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Dengan manajemen dan SDM yang tepercaya, koperasi di Indonesia bisa mengoptimalkan modal sosial (social capital), yang terdiri atas partisipasi, kepercayaan, gotong-royong, dan proaktif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Inilah kekuatan khas koperasi untuk mampu berkompetisi dengan dunia korporasi swasta dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh anggotanya. (*)
Penulis adalah Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
