Poin Penting
- Desil menjadi sorotan setelah sejumlah masyarakat menemukan status yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonominya.
- Airlangga Hartarto menegaskan pembagian desil tetap terdiri dari 10 kelompok kesejahteraan.
- Pemerintah meminta masyarakat menunggu hasil survei ekonomi BPS sebelum menilai kembali data tersebut.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat menunggu hasil sensus ekonomi. Pernyataan itu merespons polemik desil yang ramai dipersoalkan masyarakat.
Menurut Airlangga, pemerintah tidak berencana menambah jumlah kelompok desil. Ia menegaskan pembagian tersebut tetap menggunakan 10 kelompok kesejahteraan.
“Bukan (ditambah), desil itu selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen, kira-kira nggak mungkin 0-120 persen. Desil 12 itu 120 persen,” paparnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Baca juga: Siap-siap! Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 10
Desil Tetap 10 Kelompok
Airlangga mengatakan indikator kesejahteraan berbasis survei ekonomi dan DTSEN. Data tersebut mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan masyarakat.
“BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan data kesejahteraan bersifat dinamis dan dapat mengalami pembaruan. Karena itu, hasil survei ekonomi diperlukan untuk melihat kondisi masyarakat terkini.
“Data, kan sifatnya dinamis. Surveinya sedang dilakukan,” ujarnya.
Polemik Desil Muncul di Masyarakat
Polemik bermula ketika masyarakat mengecek status kesejahteraan secara mandiri. Sebagian warga mengaku menemukan hasil yang dianggap tidak sesuai kondisi sosial ekonominya.
Perdebatan tersebut kemudian ramai dibicarakan melalui media sosial. Pemerintah sendiri menggunakan DTSEN sebagai basis data dalam penentuan sasaran bantuan sosial.
Data Cek Bansos Kemensos memuat berbagai variabel sosial ekonomi keluarga. Variabel tersebut meliputi pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.
Artinya, penghasilan bukan satu-satunya faktor penentu posisi seseorang. Kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan turut diperhitungkan dalam pemutakhiran data.
Desil Menjadi Acuan Bantuan Sosial
Pembagian kelompok tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025. Ketentuan itu menjadi dasar penentuan kelompok masyarakat penerima sejumlah program bantuan sosial.
Desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan dan program sembako. Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Kelompok desil 1 hingga 5 menjadi prioritas utama penerima perlindungan sosial. Namun, cakupan bantuan dapat diperluas dalam kondisi tertentu seperti pandemi Covid-19.
Dalam pembagian tersebut, desil 1 mencakup 10 persen penduduk termiskin. Desil 10 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Kelompok desil 2 hingga 4 terdiri atas masyarakat miskin dan rentan. Desil 5 dan 6 berada dalam kelompok masyarakat dengan pengeluaran moderat.
Sementara desil 7 hingga 9 mencakup masyarakat dengan pengeluaran menengah ke atas. Posisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi.
Baca juga: Desil Bansos Bisa Berubah, Airlangga Sebut Data Ekonomi Bersifat Dinamis
DTSEN sendiri dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah. Data tersebut kemudian dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala.
Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, aset, serta faktor sosial ekonomi dapat memengaruhi pembaruan data. Karena itu, posisi desil seseorang tidak selalu bersifat permanen.
Pemerintah kini masih menunggu hasil survei ekonomi yang sedang dilakukan BPS. Hasil tersebut diharapkan memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan kondisi data yang dinamis, polemik desil belum dapat dijawab hanya melalui pengecekan individual.
Airlangga meminta masyarakat menunggu hasil sensus ekonomi sebagai dasar melihat pembaruan data. (*)
Editor: Galih Pratama
