Jakarta – Pemerintahan Jokowi Jilid Kedua tengah dirancang, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta beberapa BUMN termasuk perbankan merombak jajaran dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Piter Abdullah mengungkapkan, hal tersebut bukanlah hal yang sepatutnya dilakukan. Sebab, seluruh perusahaan BUMN yang dipimpin oleh Rini Soemarno harus berdiri secara profesional bukan secara politik.
“Menurut saya timing penggantian direksi bank BUMN saat ini menjelang pergantian kabinet kurang tepat. Idealnya BUMN itu profesional lepas dari permasalahan politik,” kata Piter ketika dihubungi oleh infobanknews di Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.
Piter menilai, pergantian susunan direksi tersebut dapat menggangu kinerja masing-masing perusahaan. Terlebih, pada era keterbukaan global, perusahaan BUMN dituntut untuk dapat bersaing di pasar internasional.
Kendati demikian, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo sendiri menepis bahwa perombakan direksi yang akan dilakukan itu penuh dengan unsur politik. Dia menyebut, perombakan ini dilakukan agar kinerja bank pelat merah lebih optimal.
“Nggak ada (politik), biar lebih optimal,” katanya di tempat terpisah.
Sebelumnya, kabar rencana perombakan beberapa direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diakui oleh pihak Kementerian BUMN. Namun perombakan tersebut hanya dilakukan terhadap beberapa BUMN khususnya perbankan. Keempat bank pelat merah tersebut yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (*)
Editor: Rezkiana Np
