News Update

Soal Keterbukaan Pajak, Perbanas Harap Data Nasabah Tak Tersebar

Jakarta–Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk dapat menjaga kerahasian data rekening nasabah yang memiliki dana diatas Rp1 miliar agar tidak tersebar luas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan Pemerintah yang telah merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Terutama untuk nilai saldo rekening wajib pajak yang akan diintip pemerintah. PMK tersebut merupakan peraturan turunan dari Perppu No 1 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi data nasabah untuk kepentingan pajak.

Sebelumnya, dalam PMK No. 70/PMK.03/2017 memang mengatur tentang batas minimal saldo nasabah yang akan dibuka sejumlah Rp200 juta. Namun baru berselang dua hari dari penerbitannya, pemerintah langsung merevisi batas minimal saldo nasabah yang akan diintip datanya menjadi Rp1 miliar guna menekankan dukungannya bagi UMKM ke depan.

Untuk menghindari kebocoran data nasabah, pihaknya mengusulkan agar DJP dapat memanfaatkan sistem yang sudah ada dalam mendukung Perppu Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan ini. Misalnya, DJP dapat memanfaatkan sistem yang sudah digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau bisa harus pakai sistem yang terjaga seperti yang digunakan PPATK. Itu harusnya bisa menjadikan alat untuk mengakses. Lalu bisa juga menggunakan SIPINA (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing). Jangan lagi manual, khususnya nasabah debitur,” ujar Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Per 20 Desember 2024, IASC Blokir 5.987 Rekening dan Selamatkan Dana Rp27,1 Miliar

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More

42 mins ago

KSEI Bidik Pertumbuhan 2 Juta Investor pada 2025

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More

47 mins ago

KSEI Masih Kaji Dampak Kenaikan PPN 12 Persen ke Pasar Modal RI

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih mengkaji ihwal kenaikan PPN 12 persen… Read More

2 hours ago

PPN 12 Persen QRIS Dibebankan ke Pedagang, Siap-siap Harga Barang Bakal Naik

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

2 hours ago

IHSG Ditutup Naik 1,61 Persen, Dekati Level 7.100

Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Senin, 23 Desember 2024, ditutup… Read More

3 hours ago

Hingga September 2024, Pembangunan Jaya Ancol Bukukan Laba Bersih Rp100 Miliar

Jakarta – Di tengah penurunan kunjungan wisatawan, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) tercatat mampu… Read More

4 hours ago