Soal JP Morgan, Perbedaan Prinsip Jadi Argumen Menkeu ke DPR

Pemutusan hubungan kerja dengan JP Morgan memberikan penegasan bahwa pemerintah akan terus melihat rekam jejak, kredibilitas, reputasi, dan jaringan yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah tidak akan sembarangan dalam memilih partner yang bisa memperbesar basis bond holder dari Indonesia.

“Mereka harus melakuan dengan prinsip governance yang baik, itu dibutuhkan. Tentu pada saat yang sama, kita harapkan mereka menghormati dan mendukung kebutuhan pemerintah untuk perhatikan negara Indoensia,” kata Sri Mulyani.

(Baca juga: Putus Hubungan dengan JP Morgan, SUN Terancam Lesu)

Terlebih, jelas dia, jika kondisi pasar keuangan saat ini sedang mengalami turbulensi sehingga informasi yang beredar bisa berdampak pada investor. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan jika semua partner bisa memberikan kenyamanan bagi pemegang surat utang negara (SUN).

“Kami berusaha agar itu tidak terjadi dan rasionalitas pemegang bond pemerintah tetap terjaga karena mereka mendapatkan informasi yang akurat. Kemarin kami sampaikan tindakan kepada JP Morgan agar menjadi partner yang realible dalam memenuhi pesyaratan sebagai dealer utama,” tegasnya. (*)

Editor: Paulus Yoga