Semarang – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertekad untuk gencarkan sekuritisasi. Salah satunya dengan membidik BPD. Untuk itu, lembaga ini berencana menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk melakukan sekuritisasi KPR tahun depan.
SMF melihat, BPD memiliki potensi besar dalam penyaluran kredit perumahan. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menyebut, saat ini pihaknya masih dalam taraf sosialisasi melalui Focus Group Discussion (FGD) kepada industri. Dalam rangka membidik BPD, SMF menggandeng Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dalam membuat dan menyempurnakan Standard Operating Procedur (SOP) dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Saat ini kita ada empat BPD yang menjadi pilot project. Fokus kita untuk BPD itu untuk KPR, (yang) di luar Jawa dulu,” sebut Ananta di acara Media Gathering akhir pekan lalu.
Ananta menambahkan, saat ini sudah ada empat BPD yang turut serta dalam pilot project. Empat BPD tersebut adalah BPD Sulawesi Selatan Sulawesi Barat (Bank) Sulselbar, BPD Sulawesi Tenggara (Bank Sultra), BPD Nusa Tenggaea Timur (Bank NTT) dan BPD Bali (Bank Bali). Meski baru empat BPD, tambahnya, ia meyakini bahwa ke-26 BPD nantinya akan tertarik untuk ikut serta dalam program ini.
Direktur SMF, Heliantopo menjelaskan, sosialisasi dan penyempurnaan SOP yang dilakukan SMF karena melihat apa yang ditemukan di lapangan. SMF melihat bahwa belum semua BPD terjun ke bisnis KPR. Sebagian BPD masih berkontrasi pada kredit konsumtif seperti kendaraan bermotor. Padahal, katanya, BPD memiliki banyak potensi untuk menyalurkan bisnis KPR. Dan sebagian besar gaji PNS disalurkan lewat PNS.
“Kita perlu seragamkan dulu, KPR yang bisa disekuritasasi itu seperti apa. Pencatatannya seperti apa. Ada jumlah minimalnya,” tambahnya.
Page: 1 2
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More