Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu berpotensi menghambat upaya akselerasi ekonomi daerah oleh para pemimpin terpilih pada pilkada 2018. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja pemerintah.
Baca juga: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Inflasi di Bawah 4%
Namun demikian, tambah dia, upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan penerimaan secara sepadan justru akan memberikan sinyal bias bagi dunia usaha.
“Penerimaan yang realisasinya di bawah target berarti akan ada extra effort dari Pemerintah untuk mengejar penerimaan (terutama dari sektor perpajakan) yang secara umum dapat menurunkan optimisme dunia usaha karena beban pajak yang meningkat,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More
Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan latar belakang penembakkan terhadap Kasat Reskrim Polres… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More
Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More