Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu berpotensi menghambat upaya akselerasi ekonomi daerah oleh para pemimpin terpilih pada pilkada 2018. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja pemerintah.
Baca juga: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Inflasi di Bawah 4%
Namun demikian, tambah dia, upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan penerimaan secara sepadan justru akan memberikan sinyal bias bagi dunia usaha.
“Penerimaan yang realisasinya di bawah target berarti akan ada extra effort dari Pemerintah untuk mengejar penerimaan (terutama dari sektor perpajakan) yang secara umum dapat menurunkan optimisme dunia usaha karena beban pajak yang meningkat,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting IHSG ditutup melemah 2,08 persen ke level 7.935,26. Sebanyak 646 saham terkoreksi, dengan… Read More
Poin Penting BSI membukukan laba bersih Rp7,57 triliun sepanjang 2025, naik 8,02 persen yoy, ditopang… Read More
Poin Penting BSI mencatat pertumbuhan lebih dari dua juta nasabah baru sepanjang 2025, didorong minat… Read More
Poin Penting Standard Chartered mendorong portofolio yang disiplin, terstruktur (core, tactical, opportunistic), dan terdiversifikasi lintas… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang… Read More
Poin Penting IHSG lanjut melemah tajam – Pada sesi I (6/2), IHSG ditutup turun 2,83%… Read More