Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu berpotensi menghambat upaya akselerasi ekonomi daerah oleh para pemimpin terpilih pada pilkada 2018. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja pemerintah.
Baca juga: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Inflasi di Bawah 4%
Namun demikian, tambah dia, upaya stimulasi perekonomian melalui peningkatan belanja yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan penerimaan secara sepadan justru akan memberikan sinyal bias bagi dunia usaha.
“Penerimaan yang realisasinya di bawah target berarti akan ada extra effort dari Pemerintah untuk mengejar penerimaan (terutama dari sektor perpajakan) yang secara umum dapat menurunkan optimisme dunia usaha karena beban pajak yang meningkat,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More