Poin Penting:
- Seskab mengatakan seluruh biaya tambahan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan anggaran negara
- Jumlah rombongan Presiden saat kunjungan luar negeri disebut lebih efisien, yakni sekitar 50–60 orang maksimal
- Hubungan diplomatik yang dibangun melalui kunjungan luar negeri dinilai memberikan manfaat bagi ketahanan energi, pangan, dan perdagangan Indonesia.
Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan yang muncul dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak dibebankan kepada negara. Menurutnya, seluruh kelebihan biaya di luar anggaran resmi pemerintah ditanggung secara pribadi oleh Prabowo.
Penjelasan tersebut disampaikan Teddy untuk merespons berbagai sorotan mengenai pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden, termasuk masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal melalui akun media sosialnya.
Dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin, Teddy menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan Dino sekaligus memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang berkembang mengenai perjalanan dinas Presiden ke luar negeri.
Baca juga: Prabowo Mau Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR: Pastikan Manfaatnya bagi Siswa
Seskab Tegaskan Biaya Tambahan Ditanggung Pribadi Presiden
Teddy menegaskan bahwa pemerintah telah beberapa kali menjelaskan mekanisme pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden. Ia memastikan bahwa negara hanya menanggung biaya yang telah dialokasikan dalam anggaran resmi.
“Masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Seskab.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kritik dan pertanyaan terkait besarnya biaya kunjungan luar negeri Presiden yang sebelumnya disampaikan Dino Patti Djalal.
Menurut Teddy, informasi tersebut penting untuk meluruskan persepsi publik agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh biaya tambahan perjalanan Presiden dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seskab Sebut Jumlah Rombongan Presiden Lebih Efisien
Selain soal pembiayaan, Teddy juga menyoroti jumlah personel yang ikut dalam rombongan perjalanan luar negeri Presiden. Ia menyebut jumlah peserta rombongan saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.
“Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” katanya.
Penurunan jumlah anggota rombongan tersebut, menurut Teddy, menjadi salah satu bentuk efisiensi dalam pelaksanaan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.
Dengan komposisi yang lebih ramping, pemerintah berupaya menjaga efektivitas perjalanan sekaligus memastikan agenda diplomasi tetap berjalan optimal.
Baca juga: Membaca Ulang Pidato Lengkap Prabowo di DPR, Ini Poinnya
Kunjungan Luar Negeri Dinilai Penting
Teddy menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke berbagai negara memiliki tujuan strategis untuk memperkuat hubungan personal maupun hubungan antarnegara dengan para pemimpin dunia.
Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika global yang terus berkembang, mulai dari konflik di Ukraina hingga krisis yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Hubungan yang baik dengan negara-negara mitra disebut memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah menjaga ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM), mempertahankan harga subsidi BBM agar tidak mengalami kenaikan, serta memastikan keamanan pasokan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti perkembangan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada 2027 dan akan memberikan tarif nol persen bagi sejumlah komoditas utama Indonesia.
Karena itu, Teddy menilai kunjungan luar negeri Presiden tidak hanya berkaitan dengan diplomasi politik, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang strategis bagi kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Dia berharap polemik mengenai pembiayaan perjalanan luar negeri Presiden dapat dipahami secara utuh oleh publik, terutama terkait sumber biaya tambahan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Prabowo. (*)
Editor: Galih Pratama
