Jakarta – Ratusan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB) berdemo di depan Kementerian BUMN, Jakarta. Mereka menuntut Menteri BUMN Rini Soemarno mengganti jajaran direksi PT Pos Indonesia.
SPPI-KB mengutarakan, pergantian direksi menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kondisi PT Pos Indonesia yang tertekan.
“Ganti, ganti, ganti direksi. Ganti direksi sekarang juga,” teriak pendemo di depan gerbang Kementerian BUMN, Rabu, 6 Februari 2019.
Karyawan PT Pos Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja jajaran direksi perseroan. Keterlambatan pembayaran gaji hingga uang lembur yang tidak dibayarkan menjadi salah satu alasan. Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan yang jelas juga dipersoalkan.
“Jajaran direksi yang ada sekarang juga tidak bisa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Sudah tiga tahun ini, hak-hak kita mulai dikurangi, sering terlambat, biaya lembur kita tidak dibayar. Kita lihat perkembangannya, tata kelola ini semakin tidak baik. Ini dibuktikan dengan terlambatnya gaji karyawan bulan kemarin,” kata Sekretaris Jendral SPPI-KB Hendri Joni.
Dia menambahkan, demonstrasi ini juga merupakan bentuk kecintaan mereka kepada PT Pos Indonesia. Saat ini kondisi Pos Indonesia mengkhawatirkan. Kinerja operasional dan keuangannya mengalami tren penurunan sejak 2016.
Maka itu, massa menuntut pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian BUMN, untuk merombak para pimpinan direksi agar kinerja PT Pos Indonesia bisa membaik.
Usai perwakilan massa diterima Kementerian BUMN, massa belum puas. Massa pun melanjutkan aksinya ke Istana Negara.(Ari A)
