News Update

Serap Dana Repatriasi, OJK Minta Kemenkeu Turunkan Pajak DIRE

Jakarta – Guna memberikan daya tarik produk investasi untuk menghimpun dana repatriasi tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Keuangan bisa merealisasikan rencana penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Dana Investasi Real Estate berbetuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) menjadi 0,5%.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK, Nurhaida, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016. Menurutnya, dengan menurunkan PPh transaksi DIRE menjadi 0,5% diharap bisa mengundang minat pemilik aset properti untuk menerbitkan DIRE di pasar modal domestik.

“Untuk membuat produk investasi menjadi menarik, ada beberapa penyederhanan, salah satunya terkait dengan DIRE soal ketentuan pajak yang mudah-mudahan akan keluar,” ujar Nurhaida.

Lebih lanjut Nurhaida menilai, dengan adanya relaksasi penurunan PPh DIRE menjadi 0,5% diharapkan bisa menjadi salah satu sarana penghimpunan dana repatriasi kebijakan amnesti pajak. “Dengan ketentuan pajak ini, sehingga bisa bersaing. Pengenaannya diturunkan menjadi 0,5%,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini pengenaan PPh KIK DIRE di pasar modal dalam negeri sebesar sebesar 5% atau jauh lebih rendah dari Singapura yang hanya sebesar 3%. Sedangkan, saat ini pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sebesar 5%

Nurhaida mengaku, bahwa OJK sudah secara matang mempersiapkan berbagai instrumen investasi di pasar modal yang akan menampung capital inflow dari kebijakan pengampunan pajak. “OJK di pasar modal sudah banyak yang dipersiapkan. Kami paham dana itu butuh instrumen investasi,” ucapnya.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga akan merelaksasi ketentuan di instrumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang bisa mengembangkan sektor riil. “Kami juga menyempurnakan peraturan tentang pengelolaan dana individu atau KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) dengan minimun investasi menjadi Rp5 miliar,” tambahnya.

Selain itu, lanjut dia, dana repatriasi dari kebijakan tax amnesti ini juga bisa ditempatkan di instrumen Efek Beragun Aset (EBA), dan tentunya bisa masuk di instrumen saham pada pasar primer maupun skunder. (*)

 

Editor : Apriyani K

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

RUPSLB Adaro Bagikan Dividen Rp41,7 Triliun dan Ganti Nama jadi AlamTri Resources

Jakarta - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) pada hari ini (18/11) telah melangsungkan Rapat… Read More

1 hour ago

Gandeng Smartfren, IIF Salurkan Kredit Sindikasi Senilai Rp500 Miliar

Dukung Akses Telekomunikasi danInformasi, IIF Salurkan Kredit SindikasiRp500 miliar. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)bekerja sama… Read More

2 hours ago

Agung Podomoro Land Jual Hotel Pullman Ciawi Vimalla Hills untuk Bayar Utang

Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) resmi menjual salah satu kepemilikan aset propertinya, yakni… Read More

2 hours ago

Jadi Konstituen Indeks MSCI ESG Indonesia, Skor ESG BBNI Masuk 5 Terbaik

Jakarta - Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (kode saham: BBNI) menempati posisi penting… Read More

3 hours ago

Ngeri! Ini Sederet Dampak jika PPN 12 Persen Berlaku 2025

Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyebutkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai… Read More

4 hours ago

INDEF Bagikan Jurus Agar RI Keluar dari Jebakan Ekonomi 5 Persen

Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah saran kebijakan agar Indonesia keluar… Read More

5 hours ago