Ilustrasi: Gaj PNS bakal naik tahun depan/istimewa
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat dan Daerah/TNI/POLRI akan naik sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen di tahun 2024.
Jokowi menyampaikan, kenaikan gaji ASN bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat, agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.
Baca juga: Segini Anggaran untuk Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan
“Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas,” ujar Jokowi dalam Pidato Presiden RI Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, dikutip, Jumat 18 Agustus 2023.
Bila dikaji, kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar 8 persen di tahun 2024 mendatang adalah kenaikan tertinggi selama Jokowi menjabat.
Berdasarkan data yang dihimpun, kenaikan gaji PNS pada era Jokowi hanya terjadi sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2015 sebesar 5 persen, 2019 sebesar 5 persen, dan 2024 mendatang sebesar 8 persen. Namun, pada 2020 hingga 2023 Jokowi tidak menaikan gaji PNS karena anggaran belanja negara difokuskan pada pandemi Covid-19.
Baca juga: Presiden Naikan Gaji PNS Sebesar 8 Persen, Ini Rinciannya
Hal ini berbanding terbalik dengan masa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana setiap tahun gaji PNS selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikannya jauh lebih tinggi, di tahun 2008 tercatat tertinggi, yaitu sebesar 20 persen.
Bila dirinci, pada era SBY pada 2009 kenaikan gaji PNS sebesar 20 persen, tahun 2010 sebesar 5 persen, tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 10 persen. Kemudian, tahun 2013 sebesar 7 persen dan 2014 sebesar 6 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More