Oleh Ryan Kiryanto, Praktisi Perbankan, Ekonom Senior, dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
MEREBAKNYA rilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejumlah lembaga dalam dan luar negeri yang cenderung konservatif alias moderat seyogianya menjadi bahan perenungan bagi para pengambil kebijakan di level pusat untuk “menyesuaikan” arah atau stance kebijakan ekonomi secara luas ke depannya.
Dari dalam negeri, Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) telah merilis proyeksi ekonomi Indonesia. Perusahaan sekuritas ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026-2027 akibat permintaan domestik yang melemah, kebijakan moneter yang ketat, dan tantangan eksternal.
Untuk 2026, MASI memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 4,8 persen di tengah kombinasi perlambatan permintaan domestik, kondisi eksternal yang makin menantang, serta kebijakan moneter yang diperkirakan tetap ketat lebih lama daripada perkiraan.
Dalam laporannya, Macroeconomic Outlook Revision: Tight Rates Without Clear Macro Anchor, MASI memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia menjadi 4,8 persen pada 2026 dan 4,9 persen pada 2027. Lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya masing-masing 5,0 persen dan 5,1 persen.
Revisi tersebut mencerminkan pelemahan konsumsi rumah tangga, investasi, hingga ekspor akibat melambatnya ekonomi global – terutama di Eropa, Tiongkok, dan Amerika Latin – dan tekanan suku bunga tinggi. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, MASI juga menaikkan proyeksi inflasi Indonesia menjadi 4,0 persen pada 2026, jauh di atas perkiraan sebelumnya sebesar 2,75 persen, lalu akan kembali turun ke 2,9 persen pada 2027.
Inflasi diperkirakan terdorong oleh dampak lanjutan kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk meredam tekanan harga. Perubahan terbesar outlook perekonomian pada semester II/2026 bukan lagi berasal dari lonjakan harga energi semata, melainkan juga dari makin ketatnya kebijakan moneter global.
Pascapandemi COVID-19 di 2022 lalu, bank sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali masing-masing sebesar 25 basis poin pada pertemuan September dan Desember 2026, sehingga lingkungan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama (higher for longer).
Kondisi tersebut diperkirakan akan memperkuat dolar AS dan mempersempit ruang bagi mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah Indonesia, untuk menguat. Dalam skenario tersebut, Bank Indonesia (BI) dinilai berada pada posisi yang makin sulit dan dilematis.
Kenaikan BI Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin pada kurun waktu dua bulan terakhir dinilai belum mampu memberikan penguatan signifikan terhadap nilai tukar rupiah, sementara kenaikan suku bunga acuan lebih lanjut berisiko menekan pertumbuhan ekonomi domestik.
Rupiah sempat melemah hingga kisaran Rp18.178 per dolar AS (US$) sebelum kembali menguat ke sekitar Rp17.700, tetapi pada awal Juli kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS.
Tekanan terhadap nilai tukar tidak lagi hanya dipengaruhi selisih atau spread suku bunga antara Fed Rate dan BI Rate, melainkan juga persepsi risiko investor terhadap arah kebijakan fiskal dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Kondisi tersebut membatasi ruang bagi bank sentral untuk terus menaikkan suku bunga acuan karena berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit dan aktivitas sektor riil. Meskipun demikian, secara tahunan pertumbuhan kredit masih relatif kuat di mana per Mei 2026 masih tumbuh 11,5 persen.
Namun, dampak penuh dari pengetatan kebijakan moneter diperkirakan baru terasa pada beberapa kuartal mendatang melalui perlambatan konsumsi, investasi, dan ekspor.
Tak hanya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang direvisi ke bawah, sejumlah indikator makro ekonomi lainnya juga direvisi. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp17.500 per dolar AS di sepanjang 2026 ini.
BI Rate diproyeksikan berpeluang naik ke level 6,0 persen. Sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 7,5 persen.
Secara keseluruhan, tantangan utama ekonomi Indonesia pada paruh kedua 2026 akan bergeser dari tekanan harga energi menuju keterbatasan ruang kebijakan.
Alhasil, kombinasi suku bunga global yang tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya premi risiko, serta terbatasnya kapasitas stimulus fiskal diperkirakan seiring melebarnya defisit akan menahan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Pandangan IMF yang Moderat
Dari lembaga internasional, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2026, di atas rata-rata Asia, meski di bawah target pemerintah 5,4 persen. Executive Brief IMF juga memproyeksikan pertumbuhan produk dometik bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2027.
Dari laporan terbaru IMF bertajuk “World Economic Outlook (WEO) Update: Global Economy in Crosscurrents of War and Technology” edisi Juli 2026, IMF memperingatkan risiko ekonomi global yang condong ke arah bawah akibat berlarut-larutnya konflik di Timur Tengah dan volatilitas harga komoditas, meskipun ada dorongan positif dari kemajuan teknologi seperti artificial intelligence (AI).
Lebih lanjut, IMF memproyeksi perlambatan ekonomi global pada tahun ini. IMF memproyeksikan pertumbuhan global akan berada di angka 3,0 persen pada 2026, sebelum diproyeksikan pulih perlahan ke level 3,4 persen pada 2027.
Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa aktivitas dan prospek ekonomi global saat ini tengah dibentuk oleh dua kekuatan besar yang bergerak ke arah yang berlawanan.
Pertama adalah guncangan pasokan negatif yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah. Kedua adalah guncangan teknologi positif yang terus berlanjut, yang bermanifestasi dalam percepatan momentum siklus teknologi global, yang sebagian besar didorong oleh kemajuan dan penyebaran alat akal imitasi (AI).
Meski perekonomian global sejauh ini mampu bertahan lebih baik daripada perkiraan dalam menghadapi guncangan ketidakpastian, IMF mengingatkan bahwa keseimbangan risiko terhadap prospek ekonomi masih condong ke arah bawah (tilted to the downside). Risiko utama berasal dari potensi memanasnya kembali konflik di Asia Barat yang dapat memperpanjang volatilitas harga komoditas, mengancam rantai pasok, mengerek harga, dan membebani kondisi keuangan.
Untuk proyeksi ekonomi Indonesia tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan estimasi pada laporan WEO edisi April 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas rerata pertumbuhan kelompok negara berkembang di kawasan Asia (Emerging and Developing Asia), yang diproyeksikan tumbuh melambat di level 4,8 persen pada 2026.
Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melampaui rata-rata pertumbuhan kawasan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Tailan) yang diestimasikan hanya sebesar 4,3 persen pada tahun ini. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5 persen pada tahun ini oleh IMF tersebut berada di bawah target pemerintah yang 5,4 persen.
Tentunya estimasi IMF ini harus menjadi catatan penting pemerintah dan para pengambil kebijakan – fiskal, moneter, keuangan, investasi, dan sektor riil – untuk me-remote ulang arah dan strategi kebijakan ke depannya. Apalagi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, yang berpusat di Paris, Prancis, pada rilis Juni lalu lebih pesimistis dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 hanya sebesar 4,7 persen.
Proyeksi ADB Lebih Optimistis
Berbeda dengan proyeksi IMF dan OECD yang ”moderat”, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) terlihat lebih optimistis dalam melihat proyeksi ekonomi Indonesia.
ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Berdasarkan laporan terbaru Asian Development Outlook (ADO) edisi Juli 2026, ADB menilai prospek ekonomi Indonesia tetap stabil.
Proyeksi 5,2 persen untuk 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan laporan ADO pada April lalu. Sebagai perbandingan, ADB memangkas proyeksi rerata pertumbuhan negara berkembang kawasan Asia Tenggara pada 2026 menjadi 4,6 persen, dari sebelumnya 4,7 persen pada proyeksi April.
Konflik Timur Tengah dinilai menjadi penyebab utama pelemahan pertumbuhan di kawasan ASEAN karena dampak eskalatifnya pada melemahnya permintaan eksternal dan kenaikan biaya komoditas (mencakup kenaikan harga beli, ongkos transportasi, premi risiko, dan perbedaan kurs).
Secara terperinci, ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,2 persen), Malaysia (4,6 persen), Vietnam (7,2 persen), Tailan (1,8 persen), Laos (4 persen), Myanmar (2,4 persen), hingga Timor Leste (3,8 persen) dibandingkan dengan laporan April 2026. Di lain sisi, ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Filipina (dari 4,4 persen ke 3,8 persen) dan Kamboja (4,5 persen ke 4,1 persen). Sebaliknya, proyeksi pertumbuhan Brunei Darussalam dikerek dari 1,6 persen menjadi 1,8 persen.
Sebagai catatan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2 persen untuk 2026 juga berada di bawah target pemerintah yang 5,4 persen. Lembaga yang bermarkas di Filipina ini juga merevisi ke atas proyeksi inflasi Indonesia menjadi 3,0 persen pada 2026 atau naik 0,5 poin persentase dibandingkan dengan perkiraan April.
Sementara, untuk 2027, proyeksi inflasi Indonesia dipertahankan pada level 2,5 persen atau di titik tengah jangkar inflasi BI yang 2,5 persen -/+ 1. Lonjakan proyeksi inflasi pada tahun ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga di kawasan.
ADB merevisi naik perkiraan inflasi untuk kawasan Asia Tenggara dari 3,2 persen menjadi 3,9 persen pada 2026. Revisi ke atas ini tak lepas dari tingginya harga energi dan pangan global akibat konflik Timur Tengah, serta adanya tekanan nilai tukar yang mengerek biaya impor di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Lebih spesifik, simulasi ADB juga menunjukkan lonjakan harga bahan bakar dan gas alam di pasar global dapat mendongkrak beban fiskal dari subsidi energi di Indonesia. Biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia diestimasikan naik dari 2,4 persen terhadap PDB pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2026.
Ekonomi Indonesia Terkena “Quadruple Whammy”
Seolah menegaskan sinyal perlambatan ekonomi Indonesia, belakangan muncul istilah baru, yakni “quadruple whammy”, mengacu pada empat pukulan telak yang sedang menekan perekonomian Indonesia secara bersamaan.
Keempat pukulan telak yang dimaksud yaitu (1) defisit neraca perdagangan (mencapai US$1,6 miliar pada Mei 2026), (2) kontraksi Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur di level 46,9 (zona kontraksi), (3) kenaikan inflasi mencapai 3,34 persen (mendekati target batas atas yang 3,5 persen), dan (4) melemahnya keyakinan konsumen (Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK, yang turun ke 117,8 dari 120,9).
Kondisi tersebut diungkapkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada awal Juli 2026. Yang pasti, kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kontraksi sektor manufaktur dipicu oleh meningkatnya biaya produksi, terutama biaya energi, yang membuat pelaku industri menunda ekspansi karena margin usaha makin tertekan.
Disoroti juga kesenjangan antara Producer Price Index (PPI) sebesar 5,76 persen pada Mei 2026 dan Consumer Price Index (CPI) yang berada di level 3,08 persen. Perbedaan ini menunjukkan biaya produksi meningkat lebih cepat dibandingkan dengan harga jual kepada konsumen.
Pengusaha produsen dihadapkan pada situasi dilematis antara menaikkan atau menahan harga jual barang. Jika menaikkan harga, dikhawatirkan permintaan konsumen turun drastis. Sebaliknya, jika tidak menaikkan harga, margin keuntungan tertekan.
Maka, yang dilakukan para pengusaha adalah shrinkflation, gabungan kata shrink dan inflation, yakni praktik saat produsen mengurangi ukuran, jumlah, atau kuantitas suatu produk, tetapi harga jualnya tetap sama atau bahkan meningkat.
Ini adalah bentuk inflasi tersembunyi yang bertujuan mempertahankan margin keuntungan produsen di tengah lonjakan biaya produksi. Fakta ini juga terpantau dari kinerja neraca dagang yang sudah membunyikan alarm waspada berupa defisit.
Defisit perdagangan – yang terjadi setelah Indonesia selama 72 bulan berturut-turut mampu membukukan surplus dagang – terutama dipicu melemahnya ekspor nonminyak dan gas (nonmigas) yang menyumbang sekitar 95 persen dari total ekspor Indonesia. Pada Mei 2026, ekspor minyak dan gas (migas) tercatat sebesar USD758 juta, sedangkan impor migas mencapai USD4,5 miliar sehingga menghasilkan defisit migas sebesar USD3,8 miliar.
Di lain sisi, pelemahan ekspor nonmigas membuat neraca perdagangan secara keseluruhan mengalami defisit US$1,6 miliar.
Penurunan ekspor terjadi pada sejumlah komoditas utama, terutama minyak sawit mentah (CPO) dan besi baja. Ekspor CPO yang pada April 2026 masih tumbuh 66,59 persen secara tahunan berbalik terkontraksi 14,23 persen pada Mei 2026. Sementara, ekspor besi baja yang sebelumnya tumbuh 8,1 persen turun menjadi minus 14,64 persen.
Salah satu penyebab pelemahan tersebut adalah fenomena front-loading ekspor ke AS sebelum pemberlakuan tarif baru berdasarkan Section 301 Trade Act. Hal itu terlihat dari ekspor Indonesia ke AS yang sempat melonjak 38,72 persen pada April, tetapi kemudian turun 24,21 persen pada Mei 2026.
Tetapi, tidak juga dimungkiri bahwa ada aktivitas eksportir yang ingin menahan diri untuk ekspor karena ongkos produksinya sudah tinggi.
Konsumsi Kelas Menengah
Prospek perekonomian nasional juga bisa digambarkan dari kekuatan konsumsi kelas menengah yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu ”mesin pertumbuhan” dari sisi pengeluaran, yang masuk ke dalam kategori konsumsi rumah tangga. Kekuatan konsumsi masyarakat tergambar juga dari indeks keyakinan konsumen yang di setiap periode atau waktu berubah-ubah.
Hasil survei konsumen BI pada Juni 2026 lalu mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2026 yang berada pada level optimistis (indeks >100) sebesar 117,8.
Terjaganya keyakinan konsumen pada Juni 2026 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimistis masing-masing sebesar 109,2 dan 126,4, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya (Mei 2026) masing-masing sebesar 112,2 dan 129,7.
Di balik angka survei konsumen BI tersebut, tersemat potret kelas menengah yang sedang resah menghadapi kondisi ekonomi. Selama ini, kelas menengah kerap dipandang sebagai jangkar perekonomian Indonesia.
Kelompok ini menjadi motor konsumsi rumah tangga, penyerap kredit perbankan, sekaligus kelompok yang menopang pertumbuhan sektor ritel, properti, hingga jasa.
Namun, survei konsumen kali ini menunjukkan retaknya keyakinan kelompok yang menjadi penyangga konsumsi domestik. Yang menarik, dalam survei ini juga terlihat bahwa makin tinggi jenjang pendidikan konsumen, makin tajam penurunan optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Kelompok akademi/diploma dan pascasarjana sama-sama mencatat penurunan IKK sebesar 6,6 poin dalam sebulan, sementara kelompok sarjana turun 6,3 poin. Sebaliknya, optimisme masyarakat berpendidikan SMA hanya turun 2,1 poin.
Pola ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, makin besar pula kekhawatiran terhadap prospek ekonomi. Jadi, unsur rasionalitas sudah bermain dalam benak para konsumen yang menjadi responden.
Fenomena tersebut bukan kebetulan belaka. Kelompok berpendidikan tinggi umumnya bekerja di sektor formal, punya akses informasi lebih luas terhadap dinamika ekonomi-sosial-politik-hukum, lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan ekonomi-fiskal-keuangan-moneter, dan kondisi pasar tenaga kerja.
Saat kelompok ini mulai menahan konsumsi dan menurunkan ekspektasi terhadap masa depan, hal ini mencerminkan meningkatnya persepsi risiko terhadap perekonomian.
Tentu, sinyal di atas tak bisa dianggap sebagai gejolak temporer jangka pendek. Pelemahan keyakinan kelas menengah, khususnya kelompok tenaga kerja berpendidikan tinggi, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi pasar tenaga kerja yang kian kompetitif serta terbatasnya peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Di lain sisi, fenomena keresahan kelas menengah ini juga memotret betapa peluang kerja di sektor formal kini kian menyempit. Makin banyaknya pekerja di sektor informal menjadi bukti sahih atas analisis tersebut.
Sektor informal ini merujuk pada jenis pekerjaan atau usaha yang tidak terdaftar, tidak memiliki kontrak kerja resmi, dan tidak dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan atau jaminan sosial.
Dalam kondisi demikian, kelas menengah tentu akan bersikap defensif dengan meningkatkan porsi tabungan dan mengurangi belanja sekunder dan tersier.
Namun, sikap ini secara agregat dapat makin memperlambat konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi (sebesar 55 persen dari total PDB Indonesia). Sebab, sikap menunda belanja yang dilakukan kelas menengah dapat berdampak pada perlambatan di sektor ritel, manufaktur, otomotif, properti, hingga jasa.
Efek rambatan telah terlihat pada Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang dirilis BI (9/7/2026). IPR tercatat turun 3,5 poin menjadi 223,4 pada Mei, dibandingkan dengan April yang 226,9. BI juga memperkirakan IPR akan kembali turun menjadi 221,6 pada Juni, sehingga dalam dua bulan indeks yang memotret daya beli masyarakat telah menyusut 5,3 poin atau 2,3 persen dari posisi April.
Pandangan sebagian pengusaha nasional setidaknya juga mengamini sinyal awal perlambatan ekonomi domestik. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), organisasi independen nonpartisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dan ketenagakerjaan, menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5,4 persen pada 2026 sebagai peringatan dini, mendorong adaptasi bisnis dan strategi efisiensi.
Kepercayaan industri menunjukkan sinyal perlambatan, meskipun tidak merata di semua sektor. Pelaku usaha melakukan adaptasi dengan memperkuat manajemen risiko dan arus kas, serta melanjutkan investasi secara selektif di sektor-sektor strategis untuk mendukung daya saing. Pelaku usaha bersikap realistis dan hati-hati melihat berbagai data dan proyeksi ekonomi sebelum keputusan-keputusan bisnis strategis diambil.
Catatan Penutup
Dipahami bersama bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026 masih terbuka untuk dikejar. Namun, jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka adalah memastikan pertumbuhan tersebut berdiri di atas fondasi kokoh, produktif, dan berkelanjutan.
Pengalaman banyak negara menunjukkan pertumbuhan tinggi yang bertumpu pada konsumsi semata hanya akan menghasilkan euforia jangka pendek, bukan kesejahteraan dan kemakmuran yang bertahan lama.
IMF mengingatkan, ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, tekanan harga energi, serta meningkatnya fragmentasi perdagangan. Sementara, ADB menilai gejolak harga energi dan komoditas masih berpotensi memicu inflasi, memperketat kondisi keuangan global, dan menekan negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Kedua lembaga global itu menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat reformasi struktural, serta meningkatkan produktivitas agar pertumbuhan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Peringatan tersebut perlu disikapi secara serius. Memang, kekuatan utama Indonesia masih terletak pada besarnya konsumsi domestik, populasi yang besar, inflasi yang relatif terkendali, digitalisasi ekonomi yang terus berkembang, serta investasi yang mulai menunjukkan perbaikan. Modal inilah yang harus terus diperkuat.
Meskipun demikian, sejumlah kelemahan struktural masih menjadi pekerjaan rumah. Daya beli kelas menengah belum pulih sepenuhnya, investasi produktif belum cukup deras, efisiensi investasi masih rendah, yang tecermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sementara industri manufaktur belum mampu menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja.
Saat ini ICOR Indonesia berada di kisaran 6,3-6,5, level yang mengindikasikan bahwa biaya investasi masih relatif mahal dan kurang efisien jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam yang berada di angka 4,3 dan Malaysia di angka 4.
Analisis di atas menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak eksternal. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi mengejar pertumbuhan jangka pendek, melainkan harus jangka panjang dan berkesinambungan.
Reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi investasi, penguatan industri manufaktur berteknologi tinggi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi digital harus menjadi agenda utama.
Indonesia juga harus mulai mengubah paradigma atau cara memandang pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas bukan hanya diukur dari tingginya angka PDB, melainkan juga dari meningkatnya produktivitas, bertambahnya lapangan kerja formal, menguatnya kelas menengah, turunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya investasi produktif, serta terjaganya stabilitas inflasi dan nilai tukar sehingga berujung pada membaiknya kualitas hidup masyarakat dan meningkatnya daya saing nasional.
Alhasil, koreksi desain kebijakan ekonomi – terutama melalui stimulus fiskal – harus mengarah pada tujuan penciptaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya karena di titik inilah sebenarnya awal gerak terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Tanpa mengurangi makna sosial ekonomi dan “kepentingan politis” dari program strategis nasional yang sedang berjalan, masih terbuka ruang untuk melakukan refocusing atau realokasi anggaran 2026 dan tahun-tahun berikutnya untuk memperbesar alokasi anggaran penciptaan lapangan kerja. Konkretnya, program strategis nasional tetap berlanjut, namun besaran alokasi anggarannya disesuaikan dalam koridor efisiensi dan efektivitas.
Pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Tanah Air bisa menjadi solusi penciptaan lapangan kerja yang tepat sasaran dan tepat serapan karena sektor tersebut bersifat padat karya sehingga semua pekerja dari berbagai latar belakang demografis – termasuk latar belakang strata pendidikan – berpeluang terserap secara mayoritas dan signifikan.
Inilah esensi kata-kata bijak untuk para pengambil dan pemutus kebijakan di negeri ini: “sedia payung sebelum hujan” di tengah upaya secara persisten dan konsisten menjaga stabilitas sosial-politik-keamanan serta memperkuat kepastian hukum
