Jakarta – Masalah ekonomi selalu menjadi isu utama dalam setiap pergantian presiden di Indonesia. Pasalnya, sudah dipastikan bahwa calon presiden (capres) 2024 akan diwarisi sejumlah permasalahan ekonomi oleh pemerintahan sebelumnya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, hingga utang yang menggunung.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia mengatakan, banyak memang catatan sekaligus pekerjaan rumah (PR) masalah ekonomi yang harus dibenahi presiden mendatang. Salah satu yang fundamental adalah membenahi transformasi ekonomi. Pembenahan ini untuk menentukan arah ekonomi Indonesia ke depannya.
“Dengan meningkatakan produktivitas hingga mempercepat pertubumbuhan ekonomi, supaya kita tidak terjebak dalam middle income trap,” jelas Faisal ketika dihubungi Infobanknews baru-baru ini.
Pemerintah saat ini tengah menggenjot produktivitas industri dalam negeri dengan konsep hilirisasi. Ini bisa dilihat dari ekosistem kendaraan listrik yang terus ditingkatkan. Mulai dari baterai hingga kendaraan listrik, diproduksi di dalam negeri. Sehingga industri dalam negeri bisa memiliki nilai tambah lebih.
“Upaya hilirisasi sudah benar secara konsep, tapi banyak catatan yang harus diperbaiki. Mulai dari tata kelola hingga memastikan bahwa nilai tambahnya punya multi player effect yang besar bagi perekonomian nasional,” jelas Faisal.
Kemudian, PR yang bakal dihadapi presiden mendatang adalah masalah warisan utang yang menggunung. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 sebesar USD400,1 miliar atau sekitar Rp5.881,4 triliun (kurs Rp 14.700/USD). Utang ini bisa saja akan menjadi batu sandungan langkah presiden mendatang dalam mentransformasi ekonomi ke depannya.
“Transformasi ekonomi digenjot di tengah warisan utang dari pemerintah sebelumnya. Ini tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Oleh karenanya, kata Faisal, dalam transformasi ekonomi dibutuhkan pengeloaan keuangan negara yang tepat. Arah kebijakan fiskal jangan sampai membebankan anggaran negara. Mengenai insentif, misalnya, pemberiannya harus tepat dan mengutamakan skala prioritas.
“Mengarahkan insentif harus tepat, belanja negera juga begitu. Jangan sampai kemudian, meningkatkan beban anggaran negara,” ungkapnya.
PR besar lainnya yang akan dihadapi presiden mendatang adalah mengarahkan ekonomi lebih hijau. Faisal menilai, pemerintah saat ini belum memperhatikan aspek kesinambungan, yakni ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan.
“Ini penting diperhatikan, karena kita perlu mengantsipasi potensi krisis yang bisa terjadi bukan karena faktor ekonomi. Ke depan bisa jadi karena perubahan iklim. Ini catatan buat capres 2024,” ujarnya.
Seperti diketahui, sudah ada tiga nama capres yang bakal bertarung dalam kontentasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiganya adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.(*)
