Jakarta – Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), pada hari Kamis, 17 Februari 2022 melakukan publikasi riset mengenai “Tantangan Terkini Transformasi Digital Sektor Publik di Indonesia”.
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, Anton Setiyawan mengatakan hasil riset ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam implementasi teknologi khususnya cloud computing di Indonesia.
“Tentunya memperhatikan faktor keamanan dan privasi yang ada,” ujar Anton dalam sambutannya.
Nizar Hidayanto, selaku Ketua Tim Peneliti dalam paparannya menyampaikan, menurut hasil riset, semua responden mengaku saat ini sedang melakukan proses transformasi digital, dimana 67.7% responden telah mengadopsi cloud computing sebagai infrastruktur transformasi digital.
Ia pun menyampaikan bahwa 5 besar tantangan transformasi digital pada sektor publik di Indonesia adalah kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, Isu regulasi, kebijakan dan prosedur, Isu keamanan dan perlindungan privasi, Isu infrastruktur TI, dan Integrasi sistem dan layanan
“Adapun 5 faktor utama sebagai pendorong dari adopsi cloud computing pada sektor publik adalah kesesuaian layanan dengan kebutuhan, Keinginan berinovasi dari organisasi, Persepsi manfaat cloud computing, Jumlah pengguna layanan TI, dan Dukungan pimpinan,” terangya.
Sedangkan 5 faktor utama sebagai penghambat dari adopsi cloud computing adalah kekhawatiran terkait akses dan kontrol data, Kekhawatiran terkait keamanan dan privasi, Isu terkait regulasi, Kurangnya kompetensi teknis, dan Kurangnya pengetahuan SDM terkait cloud computing.
Sebagai kesimpulan dan saran dari riset tersebut Pertama, Privasi, serta keamanan dan akses data, adalah masalah utama yang menjadi perhatian lembaga pemerintah.
Kedua, Instansi pemerintah di Indonesia juga menginginkan penyedia layanan cloud computing yang responsif, mudah dihubungi, dan cepat tanggap jika ada masalah dengan layanan.
Ketiga, Salah satu tantangan terbesar dalam melakukan transformasi digital adalah persoalan kebijakan dan regulasi yang masih belum mengakomodir percepatan transformasi digital di sektor publik.
Keempat, Selain berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, setiap instansi pemerintah juga perlu membuat regulasi internal terkait implementasi cloud computing.
Kelima, Salah satu faktor penghambat terbesar dalam adopsi cloud computing di instansi pemerintah adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan resistensi internal terhadap adopsi cloud computing. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan bantuan sumber daya manusia, seperti program pelatihan dan sosialisasi, serta tahap uji coba penggunaan cloud.
Dalam penjelasannya Nizar menyampaikan bahwa riset tersebut dilakukan dari bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022 dimana melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Dengan distribusi geografis dari Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Setelah paparan hasil riset tersebut, acara kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Muhammad Rohilbun, Solution Architect dari Alibaba Cloud yang merupakan cloud provider yang telah lebih dari 6 tahun melayani masyarakat Indonesia. Dalam paparannya Alibaba Cloud menyampaikan manfaat dari layanan cloud computing sekaligus menjawab tantangan yang ditemukan dari hasil riset yang dilakukan.
Muhammad Rohilbun yang akrab disapa dengan Roi menyampaikan kesiapan Alibaba Cloud untuk membantu transformasi digital pada sektor publik di Indonesia. “Ada banyak benefit ketika mengadopsi layanan cloud computing salah satunya adalah mempercepat inovasi. Sudah banyak government yang melakukan inovasi, dan cloud computing hadir untuk bisa membantu inovasi tersebut berlangsung lebih cepat,”ujarnya. (*)
