Poin Penting
- SBY menilai kredibilitas, integritas, dan kepemimpinan menjadi kunci menghadapi ketidakpastian ekonomi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- Pembangunan berkelanjutan harus didukung kebijakan yang kredibel, kepemimpinan jangka panjang, dan tata kelola yang kuat
- Perbankan, pasar modal, dan sektor swasta didorong memperkuat pembiayaan serta praktik bisnis berkelanjutan.
Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, menekankan kredibilitas, integritas dan kepemimpinan menjadi kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam pidatonya pada International Conference Perbanas Institute 2026, Selasa, 2 Juni 2026 di Jakarta, SBY- sapaan akrabnya membeberkan sejumlah pengalamannya selama memimpin Indonesia selama duo periode, mulai dari krisis keuangan global 2008, rekontruksi Aceh pascatsunami hingga diplomasi perubahan iklim di tingkat global.
Menurutnya, Indonesia sendiri mampu keluar dari krisis finansial global pada 2008 lantaran berhasil menjaga kepercayaan publik dan pasar, menerapkan kebijakan fiskal yang penuh kehati-hatian, memperkuat permintaan domestik, hingga membangun koordinasi kebijakan yang efektif.
“Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting pada masa ketidakpastian. Pasar tidak hanya memperhatikan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar SBY.
Baca juga: Prabowo Bahas Perang Iran Bareng SBY dan Jokowi: Indonesia Harus Siap
Pelajaran dari Aceh dan Diplomasi Iklim
SBY pun menyoroti pengalaman Indonesia saat membangun kembali Aceh pascatsunami. Ia menegaskan proses rekonstruksi tak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan rumah, melainkan pemulihan martabat masyarakat, pembangunan kembali kepercayaan, serta penciptaan perdamaian yang berkelanjutan.
“Pembangunan menjadi berkelanjutan ketika masyarakat merasa bahwa mereka adalah bagian dari proses tersebut. Itu yang sangat penting,” jelasnya.
Dalam konteks global, SBY kembali mengingatkan pentingnya peran negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim.
Ia menilai, negara-negara maju memang harus memimpin upaya global lantaran mempunyai sumber daya lebih besar, namun negara berkembang harus mengambil bagian dalam solusi tersebut.
“Namun kita juga harus menegaskan bahwa aksi iklim global harus adil, realistis, dan didukung oleh pendanaan dan teknologi yang memadai,” ujarnya.
Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan
SBY pun menjabarkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yang harus berjalan seiringan, yaitu kebijakan, praktik, dan pembiayaan.
Pilar pertama adalah kebijakan yang jelas, terintegrasi, dan kredibel. Menurutnya, ketidakpastian kebijakan bisa menghambat investasi, melemahkan kepercayaan, serta memperlambat transformasi ekonomi.
“Kredibilitas berasal dari tata kelola, transparansi, dan supremasi hukum. Sekali lagi, dan supremasi hukum,” jelasnya.
SBY mengingatkan, inovasi di era digital harus terus dibarengi integritas. Tanpa integritas, inovasi akan berisiko menciptakan efisiensi tanpa keadilan dan keuntungan tanpa tanggung jawab.
Pada pilar kedua, dirinya menekankan pentingnya praktik kepemimpinan yang mampu melampaui kepentingan jangka pendek.
Ia menilai, di banyak negara program pembangunan gagal bukan lantaran kurangnya ide, melainkan akibat lemahnya institusi, koordinasi yang buruk, korupsi, hingga orientasi politik yang hanya berfokus pada siklus pemilu.
“Implementasi membutuhkan para pemimpin yang bersedia berpikir melampaui siklus pemilu dan laporan triwulanan,” bebernya.
Menurutnya, pemimpin masa kini harus mampu menggabungkan rasa urgensi dengan kesabaran, tetap bergerak cepat namun mempunyai arah dan tujuan jelas.
Baca juga: Misbakhun Sebut Krisis 1998 Tak Bisa Disamakan dengan Kondisi Rupiah saat Ini
Sektor Swasta dan Keuangan
SBY juga menyoroti perubahan besar dalam lanskap dunia bisnis global. Di mana, perusahaan kini tak lagi dinilai berdasarkan besarnya margin yang diperoleh, melainkan dari cara perusahaan memperoleh keuntungan tersebut.
Menurutnya, perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan, legitimasi sosial, dan tata kelola yang baik, akan menghadapi tekanan semakin besar dari regulator, investor, maupun masyarakat.
“Di sisi lain, perusahaan yang menerapkan keberlanjutan secara strategis seringkali menjadi lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih terpercaya,” imbuhnya.
Tak ketinggalan, SBY menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tak mungkin tercapai tanpa pembiayaan berkelanjutan.
Dirinya mendorong sektor perbankan, pasar modal serta regulator untuk mendukung investasi jangka panjang dalam memperkuat sektor-sektor produktif.
“Pihak perbankan harus mendorong sektor produktif, pasar modal harus mendorong investasi jangka panjang. Regulator keuangan harus menjaga stabilitas sambil mendorong inovasi. Dan arsitektur keuangan global harus menjadi lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang, “ tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
