Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli (Foto: M. Ibrahim)
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih berada dalam tahap finalisasi.
“Tunggu saja. Tunggu hasil akhirnya seperti apa,” katanya, usai mengisi acara diskusi publik bersama pengemudi ojek online (ojol) di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kamis, 8 Mei 2025.
Yassierli menjelaskan, saat ini draf pembentukan Satgas PHK telah berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk proses finalisasi. Sebab, pembentukan Satgas PHK melibatkan lintas sektor kementerian dan lembaga (K/L).
Baca juga : Prabowo Janjikan Dua “Hadiah” Ini untuk Buruh di Peringatan May Day
“Satgas PHK itu draf-nya sudah ada di Menko. Nah ini kan lintas kementerian, jadi bukan hanya kami. Tunggu aja,” jelasnya.
Meski belum menyebutkan kapan Satgas PHK akan diresmikan, Yassierli memastikan bahwa fungsinya akan lebih luas dari sekadar menangani kasus PHK. Satgas tersebut akan mencakup penciptaan lapangan kerja dan memberikan informasi terkait peluang kerja bagi pekerja yang terkena PHK.
“Fungsinya itu dari hulu ke hilir,” singkatnya.
Baca juga : BI Wanti-wanti Badai PHK Berpotensi Hambat Ekonomi Indonesia
Berdasarkan data PHK nasional, saat ini tercatat sebanyak 24.036 pekerja terdampak PHK. Tiga provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah Jawa Tengah (10.692 orang), DKI Jakarta (4.649 orang), dan Riau (3.546 orang).
Sementara itu, tiga sektor terbanyak PHK adalah industri pengolahan sebanyak 16.801 orang, perdagangan besar dan eceran 3.622 orang, serta aktivitas jasa lainnya 2.012 orang. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More