Jakarta – Pemerintah akan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 9 Februari – 22 Februari 2021. Untuk semakin memanjurkan efek PPKM, Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada TNI, Polri, dan ASN untuk mengurangi frekuensi bepergian selama masa PPKM Mikro.
“Kami memohon pada pimpinan lembaga TNI, Polri, BUMN, Pemda, dihimbau untuk meminta pegawai, prajurit TNI, dan Polri menunda perjalanan,” jelas Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, 8 Februari 2021.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembatasan aktivitas atau frekuensi bepergian keluar kota berlaku bagi seluruh TNI, Polri, dan ASN Indonesia. Sehingga, pembatasan bepergian tidak hanya berlaku bagi TNI, Polri, dan ASN yang berada di 7 Provinsi penerapan PPKM Mikro saja.
Menurut Airlangga, 5 dari 7 Provinsi yang melaksanakan PPKM tahap 1 dan 2 sudah mengalami penurunan kasus aktif Covid-19. Untuk mencegah penambahan kasus aktif lanjutan, Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM dengan penekanan pada tingkat RT dan RW atau mikro. Tujuannya agar penambahan kasus aktif dapat ditekan lebih jauh lagi. (*) Evan Yulian Philaret
Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) yang… Read More
Jakarta - PT RMK Energy Tbk (RMKE) telah berhasil memuat 191 kapal dengan total muatan… Read More
Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Perseroan) tahun… Read More
Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus menghadirkan inovasi layanan perbankan digital… Read More
Jakarta – Skema pembiayaan beli sekarang bayar nanti (buy now pay later/BNPL) terus menunjukkan ekspansi… Read More
Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan upaya diplomatik dan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, khususnya… Read More