Jakarta – Meningkatnya kasus Covid-19 membuat pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah Jawa dan Bali. Agar PPKM dapat dipatuhi oleh setiap masyarakat, Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan, ada sanksi-sanksi yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.
Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang sekaligus Kepala BNPB menegaskan bahwa sanksi pelanggar PPKM akan diatur oleh masing-masing daerah. Sanksi daerah tersebut merupakan keputusan bersama. Bentuk hukumannya pun dapat beragam mulai dari sanksi administrasi, sanksi sosial, hingga hukuman pidana.
“Masalah sanksi ini diatur oleh peraturan daerah. Mari mengacu pada peraturan yang telah disusun oleh para pimpinan daerah. Itu adalah kesepakatan bersama. Sanksi-sanksi inilah yang harus kita tetapkan agar masyarakat patuh dan malu ketika melanggar,” ujar Doni dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, 7 Januari 2021.
Lebih lanjut, Doni mengungkapkan bahwa sanksi pidana yang dikenakan dapat mengacu ke Undang-Undang Kekarantinaan. UU ini mengatur tentang hukuman bagi pelanggar-pelanggar PPKM. Hukumannya dapat berupa sanksi pidana berupa kurungan badan selama 1 tahun dan denda maksimal Rp100 Juta.
Kemudian, Satgas juga mengingatkan untuk terus memiliki kesadaran diri dalam menetapkan protokol kesehatan ketat dan peraturan daerah yang ada. Dengan mematuhi peraturan, setiap individu dapat menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang membantu penanganan Covid-19. (*) Evan Yulian Philaret.
