Jakarta — Mantan staf khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Said Didu mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.
Dirinya mengkritik kebijakan Presiden yang terus menunjuk penugasan pemerintah terhadap BUMN namun kebijakan tersebut akan membuat BUMN merugi. Salah satu kebijakan yang dikhawatirkan akan membuat BUMN merugi ialah kebijakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.
Said menilai, PT Pertamina (Persero) harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga perekonomian. Hal tersebut dikhawatirkan akan memperbesar utang Pertamina.
“BBM satu harga itu melanggar undang-undang, jadi matilah Pertamina,” kata Said di Jakarta, Rabu 13 Febuari 2019.
Tak hanya itu, kebijakan listrik masuk desa yang sedang digencarkan oleh pemerintah juga dinilai akan membebani PT PLN (Persero). Keputusan pemerintah yang tidak memperbolehkan PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019 dinilai akan semakin membebani PLN.
Sementara di pihak lain, harga BBM dan batu bara juga terus naik, hal tersebut dikhawatirkan akan semakin membebani keuangan perseroan yang akhirnya menanggung beban berat.(*)
