Jakarta – Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satunya yaitu, disetujuinya perubahan nama Bank Perkereditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Saat ini, kegiatan Tim sinkronisasi (Timsin) dan Tim perumus (Timmus) Panja RUU PPSK sudah sepakat terkait perubahan nama tersebut di dalam Daftar Inventasi Masalah (DIM) RUU PPSK.
“Jadi ini sebuah peristiwa fenomenal, karena kalau tidak ada perubahan nama, maka fungsi literasi dan intermediasi perbankan tidak akan berjalan maksimal,” kata Mustofa, Anggota Panja RUU PPSK, Rabu, 7 Desember 2022.
Menurut Anggota Komisi XI DPR itu, alasan dari perubahan nama adalah saat ini BPR sudah naik kelas serta telah berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama-sama dengan perbankan nasional.
“Mereka langsung bersentuhan dengan rakyat, dan memiliki wilayah operasional masing-masing. Jadi nama Bank Perekonomian Rakyat itu merupakan sebuah branded yang bagus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mustofa mengatakan fungsi Bank Perekonomian Rakyat diharapkan berjalan seperti layaknya bank umum nasional (BUN). Sehingga, bukan hanya sekedar memberi kredit semata. Namun juga bisa menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan KUR dan sekaligus juga ikut memberantas rentenir,” pungkasnya.
Meski demikian, Ia mengakui bahwa kinerja Bank Perekonomian Rakyat ini tetap berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, dalam pengangkatan direksi dan komisaris harus sesuai dengan aturan OJK, misalnya bersertifikasi kompetensi.
“Begitupun dengan sistem pembayarannya juga diawasi oleh Bank Indonesia, serta jaminan depositonya mengikuti aturan yang ada,” imbuh Mustofa.
Mustofa meyakini, jeda pergantian nama BPR ini, tidak akan menggangu kinerja perbankan tersebut. Apalagi era digitalisasi ini membuat kerja semakin cepat dan efisien.
Musthofa pun optimis, Bank Perekonomian Rakyat tidak akan bersaing dengan bank pelat merah dalam penyaluran kredit, karena masing-masing memiliki pangsa pasar dan sasaran sendiri untuk tetap bisa kompetitif dan profesional.
“Jaringannya dan bunga depositonya berbeda. Artinya kita membangun Bank Perekonomian Rakyat ini benar-benar akan bisa dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dengan baik, dan justru Bank Perekonomian Rakyat inilah yang akan menjadi kaki tangannya perekonomian rakyat yang belum tergarap oleh bank-bank umumnya,” tegasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
