Jakarta – Palestina kembali gagal masuk dalam keanggotaan PBB. Ini tak lepas dari sikap Amerika Serikat (AS) yang lantang memberikan hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis, 18 April 2024.
Atas keputusan DK PBB tersebut, Palestina mengecam keras sikap veto AS. Melansir Arabiya, Kepresidenan Palestina menyebut tindakan tersebut tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan, serta menantang keinginan komunitas internasional.
Hal ini pun memicu komentar tajam dari beberapa negara. Ketua Parlemen Arab Adel bin Abdulrahman Al-Asoumi mengecam ketidakmampuan DK PBB untuk mengeluarkan resolusi yang memungkinkan Negara Palestina memperoleh keanggotaan penuh di PBB.
Melalui pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu, Al-Asoumi mengkritik penggunaan veto oleh AS, yang dianggapnya berkontribusi pada perampasan hak sah rakyat Palestina memiliki negara dan menjadi anggota penuh PBB.
Baca juga: PBB Desak Negara Donor Batalkan Penangguhan Dana UNRWA
Al-Asoumi juga meminta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan sejarah untuk mengakhiri pendudukan brutal di wilayah Palestina.
Tak hanya Arab, China juga ikut mengecam AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan tindakan AS melakukan veto dalam rapat DK PBB telah menghancurkan impian rakyat Palestina yang telah bertahan selama puluhan tahun.
Sementara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut AS adalah alasan mengapa DK PBB tidak dapat menghentikan konflik antara Iran dan Israel.
Zakharova menilai, ia tidak melihat tanggapan DK yang bertujuan untuk menjamin keamanan internasional untuk semua orang, dan (Iran) terpaksa melakukan serangan balasan. Pada saat yang sama Iran, mengandalkan lembaga-lembaga hukum internasional, yang dapat membantu dalam situasi tersebut.
Zakharova berpendapat, semua komunitas internasional perlu melakukan konsolidasi untuk mendesak AS untuk berhenti melakukan pemblokiran kerja Dewan Keamanan dalam kasus-kasus yang jelas memerlukan upaya DK PBB untuk mencegah eskalasi ini.
Tidak tinggal diam, Kementerian Luar Indonesia juga menyebut tindakan veto AS mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Melalui akun media sosial X, Kemlu Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.
Baca juga: Bertemu Wamenlu Arab Saudi, Ma’ruf Amin Sampaikan Tiga Poin Isu Palestina, Apa Saja?
Sebelumnya, AS pada Kamis (18/4) memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Dewan yang terdiri dari 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair, yang merekomendasikan penerimaan Negara Palestina sebagai anggota PBB.
Keanggotaan itu diblokir kendati memperoleh 12 suara dukungan, Dua negara, yaitu Inggris dan Swiss, menyatakan abstain.
Untuk dapat disahkan, resolusi Dewan Keamanan PBB memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetapnya, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, atau China. (*)
