Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilakukan oleh 5 (lima) BUMN dalam waktu dekat ini dapat dilihat sebagai sebuah perlawanan dari seorang Menteri terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ini adalah bentuk perlawanan dari Rini Soemarno,” ujar Akhmad Yuslizar mantan aktivis Mei 98 di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019.
Dirinya mengungkapkan, bahwa perombakan jajaran direksi di beberapa BUMN tersebut, terbilang menentang instruksi dari Presiden untuk tidak melakukan pergantian direksi BUMN sebelum berakhirnya periode pertama kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah melarang jajaran menterinya untuk melakukan perombakan pada jabatan strategis di BUMN hingga Oktober 2019.
“Kalo Pak Moeldoko sudah bicara hal itu, ini perpanjangan tangan presiden. Kok memaksakan diri untuk melakukan RUPSLB karena nanti yang rugi juga republik bangsa ini kalau diganti-ganti terus. Ini adalah anomali. Agak aneh,” terangnya.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN akan menyelenggarakan RUPSLB untuk 5 BUMN. Kelima BUMN tersebut ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) serta satu perusahaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN
Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Mandiri dan BTN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus 2019 di Kantor Pusat masing-masing
Sehari berikutnya giliran PGN yang akan menggelar RUPSLB di Four Seasons Hotel, dan BNI pada 30 Agustus di Menara BNI. Terakhir, ada Bank BRI yang rencananya akan menyelenggarakan RUPSLB pada awal bulan depan yakni 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI. (*) Steven
