Jakarta – Sejauh ini, sektor perbankan masih menjadi andalan sebagai sumber pembiayaan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Padahal, masih ada sumber-sumber pembiayaan selain perbankan yang dianggap mampu untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya berjangka panjang.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2016. Menurutnya, selain sektor perbankan, masih ada sumber-sumber pembiayaan lainnya yang berpotensi, misalnya saja pasar modal.
“Saya ingin singgung, suatu saat nanti mungkin akan muncul sumber pembiayaan lain. Traditionally kita masih bergantung pada bank, tapi kalau dilihat ruangnya semakin menipis apalagi NPL (kredit bermasalah) tinggi. Long much to room untuk beralih,” ujar Muliaman.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah maupun regulator harus mulai berpikir untuk membangun alternatif financing (pembiayaan). Sektor pasar modal dianggap berpotensi untuk menjadi alternatif pembiayaan selain perbankan yang nantinya dana-dana yang bersumber dari pasar modal tersebut bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur.
“Saya kira kita harus mulai berpikir bangun alternatif financing. Kita harus more market base financing. Yaitu pasar modal. Saya kira pasar modal bisa mobilisasi hampir Rp250 triliun apakah lewat right issue atau IPO (Initial Public Offering),” ucap Muliaman.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, fokus pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur harus dibarengi dengan sumber pembiayaan yang besar. Maka dari itu, kata dia, dibutuhkan sumber pembiayaan lain diluar perbankan yang dianggap mampu untuk membiayai proyek infrastruktur yang sifatnya berjangka panjang.
“Saya kira nanti akan diperoleh dari alternatif pembiayaan ini (pasar modal) apalagi kalau kita fokus ke pembiayaan infrastruktur yang butuh jangka panjang yang harus dibiayai dengan pasar modal dan pembiayaan lain yang sudah lama tidak tersentuh optimal yaitu pensiun fund dan asuransi. Di banyak negara pensiun fund itu besar di Indonesia belum disentuh optimal,” tutupnya. (*)
