RI Ditargetkan Jadi Anggota Penuh OECD dalam Tiga Tahun, Sejauh Mana Persiapannya?

Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Proses menjadi anggota penuh OECD ini pun menjadi salah satu agenda prioritas utama Pemerintah Indonesia di tahun ini, sebagaimana diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dengan menjadi anggota penuh OECD, daya saing diharapkan dapat meningkat dan bisa mendorong Indonesia untuk keluar dari level negara berpendapatan menengah.

“Kami bekerja dalam dua hingga tiga tahun ke depan untuk memperoleh keanggotaan penuh OECD. OECD diharapkan memperkuat reformasi Indonesia, meningkatkan daya saing, dan menjadi pedoman untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah,” ujar Airlangga dalam acara China Conference Southeast Asia 2026 di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Baca juga: Di Hadapan OECD, Kadin Tegaskan Komitmen Dukung Pertumbuhan Berkelanjutan

Sebagai salah satu upayanya, pemerintah Indonesia terus memperkuat perekonomian Indonesia melalui perdagangan dan investasi global. Airlangga menjelaskan, salah satu wilayah yang juga memiliki peran signifikan dalam perdagangan bilateral Indonesia ialah Hong Kong.

Hong Kong, dikatakan Airlangga, memiliki peran strategis sebagai pintu masuk menuju pasar internasional dan Tiongkok daratan. Perdagangan Indonesia dengan Hong Kong memiliki nilai USD6,5 miliar dengan investasi Hong Kong ke Indonesia hampir mencapai USD10 miliar. Menjadikannya masuk ke top 5 negara dengan FDI terbesar ke Indonesia.

“Hong Kong selalu menjadi bagian strategis, terutama untuk ekonomi. Dimana, Hong Kong, trade-nya sekitar USD6,5 miliar dengan Indonesia. Investasinya di 10 tahun terakhir bisa mendekati USD10 miliar,” sebut Airlangga.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah Indonesia tetap optimis dengan perkembangan ekonomi Indonesia ke depan di tengah tantangan ekonomi dunia. Optimisme ini ditopang oleh faktor fundamental ekonomi nasional yang kuat.

Hal lainnya yang ia juga sampaikan ialah keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk masuk ke ekonomi hijau atau green economy. Airlangga beberkan, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana untuk ketahanan energi sebesar USD24 miliar atau setara sekitar Rp402,4 triliun.

“Dan Indonesia juga sudah menyiapkan energi terbarukan sebesar 3.686 gigawatt,” sambungnya.

Selain itu, Airlangga katakan bahwa program hijau yang ada saat ini turut disiapkan untuk mendukung program bioethanol A5, B40, serta terus mendorong ekosistem electric vehicle (EV) domestik.

“Ini tentu mendukung program bioethanol A5 yang sedang disiapkan Indonesia. Lalu, B40 dan sustainable efficient fuel yang juga sedang disiapkan dengan berbagai investasi yang ada. RI terus mendorong ekosistem EV dan mendorong investasi CCS/ CCUS,” jelasnya.

Menurutnya, transisi ke energi terbarukan itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk 4,4 juta tenaga kerja sampai tahun 2029. Pendanaan internasional yang telah masuk ke Indonesia untuk energi terbarukan ini sendiri sudah mencapai USD21,4 miliar dari program Just Energy Transition Partnership (JETP), dimana Indonesia sudah memanfaatkan dalam bentuk financial closing sebesar USD3,5 miliar.

“Lalu, ada juga proyek dengan Jepang USD500 juta atas Asia Zero Emission Community,” jelas Airlangga. Steven Widjaja