Menteri Keuangan Sri Mulyani respons soal Indonesia kena tarif Trump 32 persen (Foto: istimewa)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak banyak berbicara ketika ditanya terkait dengan pengumuman Presiden AS Donald Trump yang pemberlakuan tarif impor 32 persen kepada Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas kebijakan pemerintah AS tersebut.
“Nanti sama Pak menko saya koordinasi ya,” kata Sri Mulyani singkat, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Begitu juga dengan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mengatakan bahwa tarif impor sebesar 32 persen itu belum efektif, sehingga tidak bisa dipastikan dampaknya terhadap penerimaan negara.
“Belum efektif, belum tahu nanti. Saya belum kasih komen, belum dapat final seperti apa,” ucap Anggito di kesempatan yang sama.
Baca juga: RI Kena Tarif Trump 32 Persen, Airlangga Langsung Terbang ke AS
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington D.C., Amerika Serikat (AS) untuk negosiasi tarif, usai Presiden Donald Trump memutuskan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Hal ini dilakukan setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Haryo Limanseto mengatakan, Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump.
“Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar,” kata Haryo.
Baca juga: AS Tetap Kenakan Tarif 32 Persen, Ekonom Sarankan RI Lakukan Hal Ini
Haryo menyatakan, masih tersedia ruang untuk mendiskusikan keputusan tarif dari pemerintah AS. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan.
“Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” jelas Haryo. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More