Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus melaksanakan sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial (SBK) dalam Pasar Uang yang telah berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018 lalu.
Sebagaimana diketahui, peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBl) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.
Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Nanang Hendarsyah mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyusun infrastruktur awal dimana sudah terdapat beberapa instansi lembaga hukum yang akan berpartisipasi dalam peraturan baru tersebut.
“Selama ini setelah peraturan itu terbit per 2 Januari 2018 yang dipersiapkan adalah infrastrukturnya dulu, seperti lembaga pendukungnya dipersiapkan untuk mendaftar. Ada 16 akuntan publik, 5 noataris dan 32 konsultan hukum,” ungkap Nanang di Kompleks BI Jakarta, Jumat 13 April 2018.
Baca juga: Cegah Surat Berharga Fiktif, BI Atur Ulang Regulasi SBK
Nanang menambahkan, salah satunya syarat perusahaan untuk menerbitkan SBK ialah mampu memenuhi syarat minimum pembelian SBK sebesar Rp 500 juta. Perusahaan penerbit SBK juga diwajibkan tercatat di pasar modal dan pernah menerbitkan obligasi dalam 5 tahun terakhir.
Selain itu, penerbitan SBK juga terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun demikian dia belum dapat memastikan kapan penjualan SBK dapat dimulai, kebijakan tersebut tergantung issuer.
PADG Nomor 20/1/PADG/2018 sendiri nantinya akan memberikan pedoman terperinci mengenai persyaratan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial bagi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial, kewajiban bagi Korporasi Non-Bank selaku Penerbit Surat Berharga Komersial untuk melakukan keterbukaan informasi kepada calon investor dan investor Surat Berharga Komersial pada saat penerbitan dan pascapenerbitan, dan penatausahaan Surat Berharga Komersial, serta kewajiban pelaporan oleh Korporasi Non-Bank selaku Penerbit Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia.
Selain mengatur hal tersebut di atas, PADG dimaksud mengatur pula mengenai pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder oleh para pelaku transaksi Surat Berharga Komersial. Berbagai aspek pengaturan di atas adalah untuk memastikan terjaganya kredibilitas dan tata kelola pasar Surat Berharga Komersial sebagai salah satu instrumen pasar uang.(*)
