Jakarta–Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai, saat ini pemerintah harus memperhatikan keberadaan startup nasional. Untuk itu, saat ini diperlukan regulasi guna menunjang kinerja industri startup nasional yang tentunya terkait erat dengan sisi perlindungan konsumen.
“Saat ini memang perlu adanya regulasi, namun jangan perlu ada kementerian baru. Pasalnya, fintech semakin tidak diatur semakin lincah. Jadi roadmap tujuannya bukan ngatur tapi bagaimana negara hadir untuk majukan digital ekonomi,” ungkap Faisal saat ditemui di Menara Bank Central Asia (BCA), Rabu, 13 September 2017.
Dirinya juga menyebut, pada masa mendatang persaingan pelaku startup akan semakin ketat. Banyaknya pelaku usaha rintisan (startup) baru yang bermunculan akan menguntungkan konsumen dalam memilih platform startup mana yang lebih kredibel.
Faisal juga menyebut, bila para pelaku startup tidak melakukan pembaruan secara berkala maka tak menutup kemungkinan mereka akan gulung tikar. Dirinya menambahkan, hal tersebut juga bisa saja dialami oleh platform startup berbasis financial technology (fintech) semacam Gojek dan Uber yang sedang laku keras pada masa ini .
“Nanti yang namanya Gojek dan Uber juga bisa mati, karena data sudah tersedia dan akan di-sharing mana yang kredibel dan tidak kredibel,” ujar Faisal.
Seperti diketahui, potensi perusahaan berbasis teknologi termasuk di dalamnya adalah fintech, pun e-commerce pada saat ini memang berkembang pesat. Potensi ekonomi digital ini diproyeksi bisa mencapai USD130 miliar pada 2019. (*)
Editor: Paulus Yoga
