Jakarta – Wakil Presiden AS Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump ‘berduel’ sengit dalam merebut hati pemilih melalui visi misi ekonomi mereka jelang Pilpres AS pada November 2024.
“Ketika saya terpilih sebagai presiden, saya akan menjadikannya prioritas utama untuk menurunkan biaya dan meningkatkan keamanan ekonomi bagi semua warga Amerika,” ujar Harris, dinukil VOA Indonesia, Selasa, 20 Agustus 2024.
Program kerja Harris tersebut langsung dikritik oleh pesaingnya, Donald Trump. Ia membandingkan kepemimpinan Harris dengan pemerintahan dirinya saat menjabat sebagai Presiden AS dulu.
“Apakah ada orang di sini yang merasa lebih kaya di bawah pemerintahan Kamala Harris dan Crooked Joe daripada selama pemerintahan Trump? Apakah ada yang lebih murah di bawah pemerintahan Kamala Harris dan Crooked Joe?,” bebernya.
Baca juga : Sepak Terjang Kamala Harris, Calon Kuat Lawan Donald Trump di Pilpres AS
Diketahui, Donald Trump sering menggunakan istilah crooked atau “tidak jujur” bagi lawan politiknya itu.
Menyerukan larangan federal terhadap upaya menaikkan harga secara berlebihan oleh perusahaan, Harris secara khusus mengecam industri pengolahan daging.
Sementara itu, kubu Donald Trump menggaungkan visi ekonominya yakni melawan kenaikan harga dengan meningkatkan produksi minyak dan gas.
Namun, para analis merasa pesimistis mengenai keberhasilan upaya tersebut, seperti disampaikan oleh Andrew Lautz, Direktur Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center di Washington, DC.
“Sangat tidak mungkin bahwa satu kebijakan tunggal yang diperkenalkan oleh seorang presiden dapat memiliki dampak yang cukup signifikan untuk menurunkan inflasi dari levelnya saat ini ke target jangka panjang Federal Reserve, yaitu 2%,” jelasnya.
Baca juga : Joe Biden Umumkan Mundur dari Pilpres AS 2024, Siapa Penggantinya?
Sebagaimana diketahui, bulan lalu, inflasi tahunan AS turun di bawah 3 persen untuk pertama kalinya sejak Maret 2021, meskipun warga Amerika masih merasakan kesulitan akibat kenaikan harga barang-barang konsumen.
Angka penjualan eceran menunjukkan kenaikan, dan sebagian besar ekonom tidak lagi memperingatkan tentang potensi terjadinya resesi.
Kedua kandidat juga berjanji untuk memangkas pajak federal atas tip yang diterima oleh pekerja di industri jasa dan perhotelan.
Para pengkritik mengatakan bahwa usulan tersebut tidak akan membantu pelayan makanan cepat saji atau pekerja berpenghasilan rendah lainnya yang tidak mendapatkan tip, dan bahwa hal itu mahal dan rentan terhadap penyalahgunaan.
“Bagaimana kita bisa yakin bahwa hal itu ditujukan kepada para pekerja yang memang layak, dan tidak membuka pintu bagi banyak orang lain yang mungkin memperlakukan bonus dan biaya kinerja mereka seperti tip yang tidak dikenai pajak bagi diri mereka sendiri?,” ujar Peneliti Senior di Tax Policy Center Steven Rosenthal. (*)
Editor : Galih Pratama
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More
Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More
Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More