Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan bahwa sangat tidak realistis mengharapkan transisi energi terbarukan dapat menggantikan energi bahan bakar fosil dalam jangka waktu pendek.
Hal ini dikarenakan infrastruktur yang tidak memadai serta ketidakmampuan pembiayaan yang masih kurang. Di mana teknologinya membutuhkan biaya yang sangat tinggi dengan produktivitas yang rendah
Baca juga: Indonesia Dorong Pengembangan Biofuel Jadi Alternatif Energi Terbarukan
“Tidak adanya pembiayaan akibatnya beberapa pabrik batubara dibuka kembali di Eropa. Dan kurangnya pembiayaan untuk proyek-proyek hijau yang tidak menguntungkan,” ujar Mahendra dalam OJK International Research Forum, Senin 25 September 2023.
Mahendra pun mencontohkan, seperti di Inggris dalam transisi mobil listrik di mana Perdana Menteri Inggris mengumumkan untuk menunda pelarangan mobil berbasis bensin, atas dasar pembiayaan yang tidak memadai.
Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan penelitian atau riset berbasis bukti mengenai waktu yang diperlukan dalam proses transisi kendaraan listrik tersebut. Pun dengan biaya yang diperlukan yang mencakup proses dari hulu ke hilir.
“Kami dapat menghargai penambangan yang memberikan SDG’s dan juga memberikan dukungan untuk Industri Hilir. Kita perlu memastikan bahwa ekonomi berkelanjutan yang sedang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada investasi bankable. Kita harus bijaksana dalam memilih energi terbarukan,” jelas Mahendra.
Baca juga: Transisi Energi Terbarukan Perkuat Ekonomi Kawasan
Misalnya, tambah Mahendra, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa energi angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bukan merupakan sumber energi yang layak, dikarenakan investasi atau biaya tinggi dan produktivitasnya yang rendah.
“Saya mengangkat isu-isu ini karena pada akhirnya pertumbuhan ekonomi, menopang stabilitas sosial dan kedua pilar ini merupakan prasyarat untuk memenuhi komitmen perubahan iklim,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
