Poin Penting
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga per Januari 2026 sudah mencapai Rp131,9 triliun atau 4,2 persen dari pagu APBN 2026 yang senilai Rp3.149,7 triliun.
“Total realisasi dari belanja pemerintah pusat adalah Januari 2026 ini Rp131,9 triliun. Ini 53,3 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp86 triliun,” kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 23 Februari 2026.
Suahasil mengatakan, realisasi belanja tersebut merupakan percepatan belanja yang dilakukan oleh seluruh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui APBN.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga Bakal jadi Acuan Penyusunan ABPN 2026
Suahasil merinci, untuk realisasi belanja K/L sebesar Rp55,8 triliun atau 3,7 persen dari pagu APBN 2026. Kata Suahasil, belanja K/L salah satunya dimanfaatkan untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp9,5 triliun, atau dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp4,1 triliun.
“Ini yang kita yakini akan memberikan dampak kepada kontribusi kepada growth terutama melalui konsumsi rumah tangga,” ungkapnya.
Sementara itu, belanja non-K/L sudah terealisasi mencapai Rp76,1 triliun atau 4,6 persen dari pagu APBN 2026 yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan pembayaran utang tepat waktu.
Baca juga: APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Purbaya Klaim Masih Terkendali
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara per Januari 2026 sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 25,7 persen yoy.
Hal tersebut menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2026. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Kadin–Perumnas MoU percepat Program Perumahan Nasional lewat sinergi BUMN dan dunia usaha Perluas… Read More
Poin Penting Menag Nasaruddin Umar melaporkan ke KPK soal penerimaan fasilitas jet pribadi dari OSO… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menindak alumni LPDP yang menghina Indonesia dan mewajibkan pengembalian… Read More
Poin Penting Ombudsman dorong Bank Jambi segera memulihkan layanan digital demi kenyamanan dan keamanan seluruh… Read More
Oleh Hendra Febri, S.H., M.H, Praktisi Hukum, Banker, dan Lawyer PADA 4 Februari 2026, Pemerintah… Read More
Poin Penting Lemahnya kontrol akses, monitoring belum real-time, dan pengawasan vendor jadi titik rawan industri… Read More