Moneter dan Fiskal

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.368,5 Triliun di Agustus 2024, Ini Rinciannya

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat per Agustus 2024 mencapai Rp1.368,5 triliun atau 55,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 16,9 persen year on year (yoy).

“Ini 55,5 persen dari pagu. Pagunya di 2024 Rp2.467,5 triliun sebesar Rp1.368,5 triliun sudah di realisasikan. Angka ini tumbuh diatas realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 23 September 2024 di Jakarta.

Suahasil ini merinci, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp703,3 triliun atau 64,5 persen dari pagu.

Baca juga: Tok! DPR Setujui APBN Tahun Pertama Prabowo-Gibran

Belanja K/L tersebut utamanya dipengaruhi oleh berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, sarana pra sarana pertahanan dan kemananan, serta dukungan pelaksanaan Pemilu.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp665,2 triliun atau 48,3 persen dari pagu APBN 2024. Utamanya terdiri atas realisasi subsidi/kompensasi energi  dan pembayaran manfaat pensiun.

Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp1.030,6 triliun atau 75,3 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Mulai dari perlindungan sosial. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp17,7 triliun untuk 10 juta KPM, dan kartu sembako Rp28 triliun untuk 18,7 juta KPM. Untuk UMKM, melalui subsidi bunga KUR sebesar Rp20,9 triliun untuk 3,3 juta debitur.

Baca juga: Menilik Peran APBN dalam Melindungi Rakyat dan Topang Ekonomi RI

Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun untuk 4,4 juta ton pupuk bersubsidi. Lalu, di bidang energi, untuk subsidi BBM Rp12,6 triliun, dan subsidi LPG 3 kilogram (kg) Rp48,2 triliun.

Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp9,8 triliun, Program KIP Kuliah Rp7,1 triliun, BOS (Kemenag) Rp7,6 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp4,6 miliar untuk 197 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk kesehatan, melalui PBI JKN sebesar Rp30,9 triliun untuk 96,6 juta peserta.

“Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung pendidikan tinggi (dikti) dan kapasitas satelit sebesar Rp114,4 triliun,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Milenial Merapat! Begini Cara Mudah Memiliki Rumah Tanpa Beban Pajak

Jakarta - Pemerintah telah menyediakan berbagai program untuk mendorong industri perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah… Read More

7 hours ago

Indonesia Dorong Komitmen Pendanaan Iklim yang Lebih Adil di COP29

Jakarta – Indonesia dan negara berkembang lainnya menuntut komitmen lebih jelas terhadap negara maju terkait… Read More

8 hours ago

Kapal Milik PHE OSES Selamatkan 4 Nelayan yang Terombang-Ambing di Laut Lampung Timur

Jakarta – Kapal Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) Harrier milik Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE… Read More

9 hours ago

Bos Bangkok Bank Ungkap Alasan di Balik Akuisisi Permata Bank

Bangkok – Indonesia dianggap sebagai pasar yang menarik bagi banyak investor, khususnya di kawasan Asia… Read More

9 hours ago

Dukung Program 3 Juta Rumah, BI Siapkan Dua Kebijakan Ini

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendukung program pembangunan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto yang… Read More

10 hours ago

Koperasi Konsumen Bank Nagari jadi Role Model Holdingisasi Koperasi

Padang - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengapresiasi kinerja Koperasi Konsumen Keluarga Besar (KSUKB)… Read More

10 hours ago