Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Juli 2023 mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini tumbuh 1,2 persen secara tahunan (yoy).
Dari total realisasi belanja negara, sebesar Rp1.020,4 triliun digunakan untuk belanja pemerintah pusat, atau 45,4 persen dari pagu APBN.
“Itu sedikit kontrasi dibandingkan belanja pusat tahun lalu, jadi total dari belanja kita sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu 1 persen lebih rendah,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Jumat, 11 Agustus 2023.
Baca juga: Anggaran Belanja Negara Sisa 60 persen, ‘Bakal’ Buat Apa?
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp493,0 triliun atau 49,3% dari pagu, utamanya dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos, dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, dan pelaksanaan pembangunan IKN.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp527,4 triliun atau 42,3 persen dari pagu, utamanya untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, seperti realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.
Selain itu, anggaran belanja negara yang sebesar Rp1.020,4 triliun, sebesar Rp562,6 triliun adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya kepada masyarakat.
Secara rinci, belanja K/L untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM, maupun pendidikan serta infrastruktur.
“Baik itu dalam bentuk kartu sembako dan PKH yaitu keluarga yang masuk dalam program keluarga harapan dan kelompok yang mendapatkan manfaat kartu sembako itu ada 9,8 juta keluarga yang menerima langsung dari APBN sebesar 14,9 triliun,” jelas Menkeu.
Selain itu, anggaran kartu sembako sebesar Rp22,2 triliun, PBI JKN sebesar Rp27,0 triliun. Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organis sebesar Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp250,0 miliar, bantuan ternak Rp62,4 triliun, serta bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
Baca juga: Belanja APBN Lewat Kartu Kredit Pemerintah Tembus 117 Ribu Transaksi
Dari sisi pendidikan, anggaran sebesar Rp6,2 triliun diberikan untuk program indonesia pintar, program KIP kuliah sebesar Rp6,1 triliun, BOS (kemenag) Rp7,1 triliun, dan BOPTN Rp2,3 triliun.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur mendapatkan anggaran sebesar Rp73,1 triliun, dan bantuan bencana Rp1,5 triliun.
Selanjutnya, anggaran belanja non-K/L didominasi oleh belanja untuk masyarakat dalam bentuk subsisdi dan kompensasi listrik Rp48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM Rp59,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp37,7 triliun, subsidi perumahan Rp452,9 miliar, dan kartu prakerja Rp2,5 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
