Moneter dan Fiskal

Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Capai Rp39 Triliun di Mei 2024

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pusat untuk pengendalian inflasi mencapai Rp39 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 29 persen dari total pagu sebesar Rp124,16 triliun. Adapun realisasi fiskal daerah mencapai Rp13,56 triliun dari pagu Rp92,87 triliun.

Airlangga mengatakan bahwa dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. 

“Realisasi anggaran K/L sampai 31 Mei anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun,” ujar Airlangga dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Jumat, 14 Juni 2024.

Baca juga: Bos BI Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

Pemerintah juga menekankan untuk selalu melakukan kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Di mana pengembangan neraca pangan menjadi sangat penting.

“Dari Badan Pangan akan mempersiapkan terkait hal kedua, yaitu data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” jelasnya.

Airlangga menyebut gerakan nasional pengendalian inflasi dapat menjaga kenaikan harga terhadap harga pangan lebih tinggi.

Seperti diketahui, inflasi bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2,84 persen yoy relatif lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya, antara lain Rusia sebesar 7,84 persen yoy, India sebesar 4,75 persen year on year (yoy), Australia sebesar 3,6 persen yoy, dan Amerika Serikat (AS) sebesar 3,3 persen. Sehingga ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berada di 5,11 persen yoy.

Baca juga: BPS Sebut Indonesia Masih Alami Inflasi di Beberapa Barang Ini, Apa Saja?

“Namun kita perlu catat China dan Amerika Serikat shifting perdagangan. Di kuartal ini perdagangan Asean ke AS daripada China, ini untuk pertama kali dalam sejarah,”katanya.

Selain itu, kata Airlangga, sedang terjadi pergeseran rantai pasok di dunia.

“Hanya memang (Indonesia) karena belum punya FTA, yang diuntungkan Vietnam, Thailand, dan negara lain di ASEAN. Jadi kita siapkan perdagangan dari AS,” tukasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

1 hour ago

OJK Targetkan Aset Asuransi Tumbuh hingga 7 Persen di 2026

Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More

2 hours ago

OJK Targetkan Kredit Perbankan Tumbuh hingga 12 Persen di 2026

Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More

3 hours ago

Kekerasan Debt Collector dan Jual Beli STNK Only Jadi Alarm Keras Industri Pembiayaan

Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More

4 hours ago

OJK Wanti-wanti “Ormas Galbay” dan Jual Beli STNK Only Tekan Industri Pembiayaan

Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More

5 hours ago

Sidak Industri Baja, Purbaya Kejar Potensi Tunggakan Pajak Rp500 Miliar

Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More

5 hours ago