Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Capai Rp39 Triliun di Mei 2024

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pusat untuk pengendalian inflasi mencapai Rp39 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 29 persen dari total pagu sebesar Rp124,16 triliun. Adapun realisasi fiskal daerah mencapai Rp13,56 triliun dari pagu Rp92,87 triliun.

Airlangga mengatakan bahwa dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. 

“Realisasi anggaran K/L sampai 31 Mei anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun,” ujar Airlangga dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Jumat, 14 Juni 2024.

Baca juga: Bos BI Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

Pemerintah juga menekankan untuk selalu melakukan kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Di mana pengembangan neraca pangan menjadi sangat penting.

“Dari Badan Pangan akan mempersiapkan terkait hal kedua, yaitu data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” jelasnya.

Airlangga menyebut gerakan nasional pengendalian inflasi dapat menjaga kenaikan harga terhadap harga pangan lebih tinggi.

Seperti diketahui, inflasi bulan Mei 2024 tercatat sebesar 2,84 persen yoy relatif lebih baik dibandingkan negara G20 lainnya, antara lain Rusia sebesar 7,84 persen yoy, India sebesar 4,75 persen year on year (yoy), Australia sebesar 3,6 persen yoy, dan Amerika Serikat (AS) sebesar 3,3 persen. Sehingga ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berada di 5,11 persen yoy.

Baca juga: BPS Sebut Indonesia Masih Alami Inflasi di Beberapa Barang Ini, Apa Saja?

“Namun kita perlu catat China dan Amerika Serikat shifting perdagangan. Di kuartal ini perdagangan Asean ke AS daripada China, ini untuk pertama kali dalam sejarah,”katanya.

Selain itu, kata Airlangga, sedang terjadi pergeseran rantai pasok di dunia.

“Hanya memang (Indonesia) karena belum punya FTA, yang diuntungkan Vietnam, Thailand, dan negara lain di ASEAN. Jadi kita siapkan perdagangan dari AS,” tukasnya. (*)

Editor: Galih Pratama