Poin Penting:
- Realisasi anggaran pendidikan 2025 baru mencapai 19,1 persen dari realisasi belanja negara.
- Perubahan total belanja negara menjadi penyebab utama porsi anggaran pendidikan belum menyentuh 20 persen.
- Pemerintah menyiapkan program pendidikan baru dan tambahan modal LPDP Rp25 triliun untuk mengejar target 20 persen APBN.
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi anggaran pendidikan pada 2025 baru mencapai 19,1 persen dari realisasi belanja negara.
Angka itu masih berada di bawah amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari APBN.
Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi ketentuan tersebut. Targetnya, realisasi alokasi pendidikan pada 2026 dapat mencapai bahkan melampaui batas minimal 20 persen APBN.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026), Purbaya menyampaikan pemerintah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya.
Baca juga: Istana Bantah Anggaran Pendidikan Dipangkas karena Program MBG
Menkeu Dorong Realisasi Anggaran Pendidikan Lebih dari 20 Persen
Purbaya menjelaskan alokasi pendidikan setiap tahun telah ditetapkan sebesar 20 persen dalam Undang-Undang APBN.
Dana tersebut disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.
Meski demikian, realisasi anggaran pendidikan pada 2025 baru mencapai 19,1 persen dari realisasi belanja negara. Pemerintah menilai capaian itu sudah mendekati target dan akan terus ditingkatkan.
“Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa aja unit, departemen yang menjalankan kebijakan yang nggak siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Dan tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen,” kata Purbaya.
Belanja Negara Berubah, Porsi Pendidikan Ikut Bergeser
Menurut Purbaya, belum tercapainya target dipengaruhi perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan. Kondisi itu membuat proporsi anggaran pendidikan ikut mengalami penyesuaian.
Saat belanja pada pos lain meningkat, pemerintah harus kembali menyesuaikan alokasi pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen.
Proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan penyesuaian program.
Baca juga: Anggaran Pendidikan 2025 Rp722,6 Triliun, Ini Rincian Alokasinya
Pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai karena telah menyiapkan berbagai program pendidikan berskala besar.
Program itu diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan belanja pendidikan secara signifikan.
“Kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program lain, panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita akan perkuat juga LPDP dengan tambah modal, kalau nggak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen,” jelas Purbaya.
Pemerintah meyakini tambahan program tersebut akan memperkuat realisasi anggaran pendidikan. Dengan langkah itu, target alokasi minimal 20 persen dari APBN diharapkan dapat terpenuhi pada 2026. (*)
Editor: Galih Pratama
