Realisasi Anggaran Bansos Capai Rp101,1 Triliun, Didorong Stimulus Ekonomi

Poin Penting

• Hingga Agustus 2025, anggaran bantuan sosial terealisasi sebesar Rp101,1 triliun atau 67,4 persen dari pagu APBN 2025, meningkat 5,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
• Kebijakan stimulus ekonomi, khususnya penebalan bansos sembako pada triwulan II 2025, menjadi faktor utama kenaikan belanja bansos.
• Dana bansos dialokasikan antara lain untuk PBI JKN (Rp30,9 triliun), dan Kartu Sembako (Rp34,4 triliun) yang menjangkau jutaan penerima manfaat.

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga Agustus 2025, realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp101,1 triliun atau 67,4 persen dari pagu APBN 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebutkan, peningkatan bansos secara tahunan utamanya dipengaruhi oleh kebijakan stimulus ekonomi penebalan bansos sembako pada triwulan II 2025.

“Belanja bantuan sosial juga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp101,1 triliun tahun ini, 5,5 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Suahasil dalam APBN Kita, dikutip, Rabu 24 September 2025.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siapkan Rp500 Miliar untuk Tambahan Bansos Minyak Goreng

Secara rinci, realisasi anggaran tersebut digunakan untuk:

• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) sebesar Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta,
• Kartu Sembako sebesar Rp34,4 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM),
• Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp18,3 triliun untuk 10 juta KPM,
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp8,2 triliun untuk 895,9 ribu mahasiswa,
• Program Indonesia Pintar (PIP) Rp6,6 triliun untuk 11,3 juta siswa.

Baca juga: Bansos Digital Siap Diluncurkan, Gus Ipul Ungkap Potensi Hemat Rp14 Triliun

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2025 sudah mencapai Rp1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari target APBN 2025 yang senilai Rp2.701,4 triliun.

Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN 2025. (*)

Editor: Yulian Saputra