News Update

RAPBN 2018: Pertumbuhan Ekonomi 5,4-6,1%

Jakarta–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah memberikan penjelaskan atas tanggapan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai kerangka ekonomi makro dan dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diproyeksikan sebesar 5,4-6,1 persen, mencerminkan kombinasi optimisme karena adanya potensi dan kehati-hatian karena masih ada ketidakpastian global,” ungkapnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.

Ia mengungkapkan, dalam pertumbuhan ekonomi, untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan maka ekonomi harus tumbuh 5,4 persen hingga 6,1 persen di 2018. Pertumbuhan ini juga harus didorong dengan menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kemakmuran rakyat. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Suheriadi

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

15 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

24 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

40 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

52 mins ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago