Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI berharap, belanja pemerintah pusat yang dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 bisa mencapai sasaran pembangunan nasional.
Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan umum dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, dan mempertajam efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat.
“Kami harap belanja pemerintah seefisien dan berkualitas agar setiap belanja APBN ini bisa mencapai sasaran pembangunan. Realisasi PMN (Penyertaan Modal Negara) ke BUMN juga harus benar-benar efektif,” ujar anggota Banggar, Willgo Zainar di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 18 Juli 2016.
Selain itu, dirinya juga berharap, dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menopang penerimaan pajak, sehingga mendorong penerimaan negara dalam APBN. Dengan begitu, defisit APBN akan berkurang.
“Ada Tax Amnesty ini terobosan yang baik, meskipun kami agak ragu karena di media sosial diberitakan bahwa Singapura membebaskan pajak bagi WNI (Warga Negara Indonesia), semoga ini tidak benar,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, arah kebijakan fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan.
“Dalam mendukung ekonomi di kawasan, itu melalui pembangunan infrastruktur dengan membangun sarana dan prasarana transportasi air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi,” ucapnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
