Raih Opini WTP 14 Kali Beruntun, Kemenkeu Diminta DPR Perkuat Transparansi Anggaran

Jakarta – Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

Capaian opini WTP ini menjadi yang ke-14 kali secara beruntun diterima oleh instansi bendahara negara tersebut.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2025.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membacakan kesimpulan hasil pembahasan bersama.

“Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan untuk APBN TA 2024 dan WTP yang ke-14 secara berturut-turut,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya, dikutip Rabu, 23 Juli 2025.

Catatan Kemenkeu

Komisi XI menyatakan telah menerima dan memahami laporan keuangan Kemenkeu Tahun Anggaran 2024.

Namun, dalam rapat tersebut juga disoroti pentingnya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta rekomendasi dari DPR sendiri.

“Menteri Keuangan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024, serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu dari meja pimpinan rapat.

Baca juga: Tarif Trump Turun, Kemenkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di Akhir 2025

Komisi XI juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dalam pengelolaan belanja negara, khususnya untuk mendorong peningkatan kualitas belanja di setiap kementerian dan lembaga (K/L).

Salah satu indikator yang disoroti adalah pencapaian kinerja K/L dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

“Kementerian Keuangan memperkuat kebijakan dalam pengelolaan belanja negara untuk meningkatkan kualitas belanja Kementerian/Lembaga (K/L), yang ditunjukkan antara lain, khususnya anggaran pendidikan 20 persen APBN sesuai mandat konstitusi, indikator kinerja yang menunjukkan prestasi K/L dalam menjalankan belanja K/L,” ujar Misbakhun.

Baca juga: Kemenkeu Klaim Efisiensi Anggaran Sejak 2020 Hasilkan Pengelolaan APBN Lebih Baik

Dalam hal pengelolaan keuangan negara, Kemenkeu juga diminta terus berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik demi menjaga akuntabilitas dan transparansi publik.

“Kementerian Keuangan meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi prinsip-prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kepatutan,” tutupnya.

Sebagai informasi, pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat telah memasuki tahapan konstitusional di parlemen.

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025, Menteri Keuangan telah menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang–Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau RUU P2 APBN TA 2024.

Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna pada 8 Juli 2025, seluruh fraksi di DPR RI telah menyampaikan Pandangan Fraksinya terhadap RUU tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan lanjutan di tingkat komisi teknis. (*)

Editor: Yulian Saputra