oleh Eko B Supriyanto
SRI Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sepertinya kurang bersahabat dengan kalangan perbankan. Awal tahun lalu Sri Mulyani bicara agak keras karena banyak bankir yang tidak mengikuti program tax amnesty.
Akhir bulan lalu ia menyerukan untuk dilakukannya penghapusan pasal kerahasiaan bank karena Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan guna kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018.
Harus diakui, sebelum menerapkan kebijakan AEOI, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di undang-undang perbankan. Jika tidak, AEOI tidak akan bisa dilaksanakan pada 2018 mendatang dan Indonesia tidak bisa mendapatkan akses informasi dari negara lain.
Pendek kata, untuk bisa mengikuti AEOI, aturan perundang-undangan yang direncanakan harus selesai pada Mei ini, yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEOI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain, mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.
Kedua, harus ada database yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangani komitmen ikut AEOI. Sebagian akan menerapkan AEOI pada tahun ini dan sebagian lagi pada 2018.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan beleid baru untuk mendukung penerapan otomatisasi keterbukaan informasi atau AEOI pada 2018 mendatang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional ini diterbitkan sekaligus untuk menyokong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang rencananya akan terbit pada semester pertama tahun ini.
Beleid baru tersebut mengatur soal tata cara ketetapan soal pertukaran informasi antara Indonesia dan negara mitra. PMK Nomor 39 Tahun 2017 ini menyebutkan, kerja sama dengan negara mitra yang dimaksud bisa berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). (Bersambung ke halaman berikutnya)
Nantinya, pertukaran informasi bisa juga dilakukan melalui permintaan resmi atau balikan, secara otomatis. PMK Nomor 39 Tahun 2017 juga menyebutkan, pembukaan data perbankan dan perpajakan dilakukan bila satu wajib pajak terindikasi melakukan transaksi penghindaran pajak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
Keterbukaan informasi perbankan akan membantu petugas pajak dalam mengecek rekening wajib pajak yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sebagai langkah awal, perppu yang ditargetkan akan terbit pada Mei 2017 itu akan fokus pada data perbankan yang dimiliki oleh nasabah warga negara asing (WNA).
Artinya, perppu ini membantu negara mitra agar bisa memperoleh izin pembukaan data perbankan wajib pajaknya yang ada di Indonesia. Hal ini bersifat resiprokal, dalam hal ini Indonesia bisa memperoleh data perbankan wajib pajak yang berada di negara lain.
Di tengah rencana pemerintah yang akan menghapus pasal rahasia bank dengan mengeluarkan perppu, sektor perbankan pun dihadapkan pada banyak tantangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada empat tantangan yang dihadapi perbankan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Pertama, risiko likuiditas. Hal ini berpotensi menjadi masalah lantaran efek Fed Fund Rate mampu memicu terjadinya capital outflow yang berakhir pada perginya dana asing.
Kedua, risiko kredit. Saat ini kredit yang memiliki kualitas rendah berisiko membentuk kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih tinggi. Jika OJK tidak melakukan relaksasi dalam restrukturisasi kredit, NPL bank tentu makin besar, tidak seperti sekarang ini.
Ketiga, kehadiran industri financial technology (fintech). Pasalnya, saat ini kompetisi yang terjadi di lembaga perbankan tidaklah di antara perbankan saja, tapi sudah melibatkan industri fintech.
Keempat, perihal konglomerasi perbankan. Hadirnya OJK sebagai integrated regulated supervisor diharapkan dapat menghadapi dampak turunan dari konglomerasi perbankan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Sebenarnya tidak hanya empat hal itu tantangan yang dihadapi perbankan. Hari-hari ini, adanya kebijakan pertukaran informasi sektor perbankan pun akan menjadi masalah bagi perbankan. Saat ini banyak nasabah pemilik uang mulai gelisah. Apalagi, saat ini ini terdengar Singapura, yang menjadi surga penyimpanan uang dari Indonesia, masih belum mau mengikuti perjanjian keterbukaan informasi.
Di Indonesia, dengan adanya perppu dalam rangka AEOI ini, rahasia bank nantinya tak lagi rahasia. Kendati demikian, dalam masa transisi perlu dilakukan sosialisasi yang lebih jelas dan lebih rinci ke publik. Jangan sampai pertukaran informasi yang seharusnya dilakukan antarnegara menjadi semacam ketakutan di dalam negeri.
Jika demikian, dampak yang paling berat dari penerapan kebijakan itu ialah makin sulitnya bank-bank menjaring dana pihak ketiga (DPK) dan suku bunga akan tetap tinggi. Jangan sampai, keikutsertaan kita dalam AEOI ini akan lebih menguntungkan negara tetangga kita, Singapura.
Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan dampak paniknya nasabah ini dan bukan semata-mata urusan pajak yang tak pernah tercapai sehingga bank yang senantiasa dijadikan buruan yang mudah. Hati-hati, bank makin sulit berburu dana masyarakat dan uang bawah bantal tentu makin besar. (*)
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Infobank
