Poin Penting:
- Pemerintah menahan harga BBM subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah perlambatan ekonomi.
- Kenaikan BBM subsidi dinilai hanya memindahkan beban fiskal ke masyarakat dan berpotensi menekan konsumsi.
- DPR menolak pengurangan BBM subsidi dan mendorong penyesuaian pada BBM nonsubsidi sebagai alternatif kebijakan.
Jakarta – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan menahan BBM subsidi dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Purbaya, keputusan terkait BBM subsidi ini mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai, kenaikan harga energi akan segera dirasakan oleh rumah tangga dan berpotensi menekan konsumsi.
“Yang pertama, yang jelas ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, utamanya yang (berpenghasilan) kecil kan terganggu,” jelasnya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 8 April 2026.
Baca juga: Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026
BBM Subsidi Dinilai Jaga Stabilitas Ekonomi
Dari perspektif ekonomi makro, Purbaya menilai kenaikan BBM subsidi tidak serta-merta memberikan keuntungan riil bagi perekonomian. Sebaliknya, kebijakan tersebut hanya memindahkan beban dari pemerintah ke masyarakat.
“Yang kedua kalau dari sisi ekonomi itu kan tinggal mindahin, kalau saya naikkin BBM-nya, uangnya jadi punya saya, tapi rakyat harus bayar lebih dan itu bisa melambatkan ekonominya,” tambah dia.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan tambahan ruang fiskal apabila harga BBM subsidi dinaikkan. Menurutnya, masyarakat cenderung lebih efisien dalam membelanjakan uang dibandingkan pemerintah.
“Kalau masyarakat yang belanjakan, itu sesuai kebutuhan sehingga lebih tepat sasaran. Kalau pemerintah, bisa saja dibagi rata ke kementerian atau lembaga sehingga efisiensinya berkurang,” kata dia.
Keseimbangan Fiskal dan Perlindungan Masyarakat
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan BBM subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial di tengah ketidakpastian global.
Ia menambahkan, pemerintah tetap menjalankan efisiensi anggaran, namun tidak melalui kenaikan harga energi yang berisiko menekan konsumsi rumah tangga—salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Harga BBM Subsidi Aman hingga Akhir Tahun, Ini Hitung-hitungan Pemerintah
DPR Tolak Pengurangan Subsidi BBM
Sikap serupa juga disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Ia menolak wacana pengurangan BBM subsidi di tengah kenaikan harga energi global.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” kata Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Menurut Said, tekanan global memang berpotensi memengaruhi keuangan negara, namun kebijakan yang menyasar BBM subsidi dinilai tidak tepat karena berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Kenapa kita mengutak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diutak-atik. Jangan, dong,” ujarnya.
Baca juga: DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia
Ia menilai, langkah yang lebih rasional adalah melakukan penyesuaian pada harga BBM nonsubsidi dibandingkan mengurangi subsidi bagi kelompok rentan. (*)
Editor: Yulian Saputra
