Poin Penting
- Pemerintah menunda insentif kendaraan listrik (EV) selama satu bulan karena masih menunggu finalisasi perhitungan
- Purbaya Yudhi Sadewa menyebut insentif EV disiapkan untuk menekan konsumsi BBM di tengah tingginya harga minyak dunia
- Pemerintah mendorong penggunaan listrik untuk mengurangi impor energi dan memanfaatkan kapasitas listrik PLN yang belum optimal.
Jakarta – Pemerintah menyatakan akan menunda insentif bagi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) hingga satu bulan ke depan. Sebelumnya insentif tersebut direncanakan mulai diterapkan pada Juni 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi kebijakan insentif kendaraan listrik, baik untuk mobil maupun motor setidaknya satu bulan lagi. Hal itu disebabkan karena masih menunggu finalisasi sejumlah perhitungan.
“Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi, ada perhitungan yang masih ditunggu,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Baca juga: Menkeu Purbaya Batal Tunaikan Ibadah Haji 2026, Ini Alasannya
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi kendaraan listrik guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya menjelaskan, insentif tersebut diberikan lantaran konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran masih berlangsung yang memicu lonjakan harga minyak dunia tetap tinggi.
“Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan di tolak oleh Iran,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Purbaya menilai eskalasi geopolitik antara AS dan Iran berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga minyak dunia sulit untuk turun.
“Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi, dan dengan harga yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Baca juga: Purbaya Temukan Manipulasi Nilai Ekspor CPO ke AS, Selisih Harga Capai 200 Persen
Dengan kondisi tersebut, pemerintah berupaya untuk mengubah pola konsumsi BBM ke listrik guna mengantisipasi lonjakan beban impor energi di tengah harga minyak yang melonjak.
“Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan, dan disamping itu juga ada listrik PLN yang tetap dibayar, tapi belum dipakai,” imbunya.
Purbaya menilai terdapat kapasitas listrik yang sudah dibayar pemerintah tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dia memperkirakan utilisasi listrik tersebut baru terpakai sekitar 30 persen.
“Itu mungkin kapasitas yang baru terpakai sekitar 70 persen, masih ada 30 persen listrik yang kita bayar tapi nggak dipakai. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil,” pungkas Purbaya. (*)
Editor: Galih Pratama
