Purbaya Siapkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi BPJS: Minggu Depan Cair
Page 2

Purbaya Siapkan Rp15 Miliar untuk Reaktivasi BPJS: Minggu Depan Cair


Peserta Tak Perlu Urus Aktivasi

Selama masa validasi tiga bulan tersebut, pemerintah juga akan menyampaikan kepada publik bahwa PBI JK diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan skema reaktivasi otomatis, peserta tidak perlu kembali mengurus aktivasi kepesertaan ke fasilitas kesehatan.

Dukungan politik juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR dan pemerintah telah sepakat memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan selama tiga bulan ke depan, dengan iuran PBI tetap dibayarkan oleh pemerintah.

“Tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco saat membacakan kesimpulan rapat bersama pemerintah di Kompleks Parlemen.

Baca juga: Komisi IX Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

Selain itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati percepatan pengecekan dan pemutakhiran data kategori desil PBI menggunakan data pembanding terbaru. Proses ini melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan.

“DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat,” ujarnya.

Opsi Tambahan untuk Penyakit Kronis

Sementara itu, Kementerian Sosial membuka opsi tambahan berupa reaktivasi otomatis bagi peserta PBI JKN nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, opsi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan ekosistem jaminan sosial kesehatan.

“Selain reaktivasi reguler, kami membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100 ribu PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik. Ini kita dapat datanya dari BPJS Kesehatan,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Gandeng Pemda Kawal Bansos Rp30 Triliun

Dengan dukungan anggaran, regulasi, dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap reaktivasi sementara JKN menjadi jaring pengaman bagi kelompok rentan sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. (*) Prima Gumilang

Related Posts

News Update

Netizen +62