Purbaya Nilai Utang Luar Negeri RI Masih Aman meski Meningkat

Poin Penting

• Rasio utang pemerintah 40,46 persen terhadap PDB dinilai Purbaya masih aman dibandingkan negara kawasan.
• Defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen tetap dijaga di bawah batas 3 persen untuk mendorong pemulihan ekonomi.
• Bank Indonesia memastikan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat dan didominasi tenor jangka panjang.

Jakarta - Utang luar negeri pemerintah Indonesia dinilai masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat hingga akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga dan berada pada level yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap PDB. Menurut Purbaya, angka tersebut masih dalam koridor aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin.

Rasio Utang Luar Negeri RI Dibanding Negara Kawasan

Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026, Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Ia menyebut rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat sekitar 63,5 persen PDB, sementara Singapura bahkan mencapai sekitar 165–170 persen PDB.

“Dengan standar itu, kita masih aman,” kata Purbaya.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,7 Miliar di Kuartal IV 2025

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rasio utang Indonesia relatif moderat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Strategi Defisit di Bawah 3 Persen untuk Dorong Ekonomi

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut diambil dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia guna mempercepat pemulihan ekonomi.

“Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik,” tuturnya.

Baca juga: Bangkrut Akibat Kredit Macet, Bank Ayandeh Iran Tinggalkan Utang Rp84,5 Triliun

Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai langkah tersebut tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan disiplin fiskal serta daya beli masyarakat.

BI: Struktur Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Sehat

Bank Indonesia melaporkan posisi utang Indonesia pada triwulan IV 2025 meningkat menjadi 431,7 miliar dolar AS, dari 427,6 miliar dolar AS pada triwulan III 2025. Rasio utang luar negeri terhadap PDB tercatat sebesar 29,9 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan struktur utang luar negeri tetap sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

“Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.

Baca juga: Soal Pembayaran Utang Whoosh Pakai APBN, Menkeu Purbaya: Masih Fifty-Fifty

BI mencatat, utang luar negeri Indonesia didominasi tenor jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN, mencerminkan profil risiko yang relatif terkendali.

Utang Luar Negeri Didominasi Jangka Panjang

Secara rinci, utang luar negeri pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 214,3 miliar dolar AS, naik dari 210,1 miliar dolar AS pada triwulan III 2025. Kenaikan ini dipengaruhi aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah difokuskan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Hampir seluruh ULN pemerintah atau 99,99 persen merupakan utang jangka panjang.

Baca juga: Aliansi BEM UI Menentang Pernyataan Purbaya saat Wisuda UI, Ini Pernyataan Sikapnya

Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat sebesar 192,8 miliar dolar AS pada triwulan IV 2025, turun dari 194,5 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada perusahaan nonlembaga keuangan.

Berdasarkan sektor, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa 79,9 persen dari total utang luar negeri swasta. Utang swasta juga didominasi jangka panjang dengan porsi 76,3 persen.

Secara keseluruhan, rasio utang luar negeri swasta dan pemerintah Indonesia dinilai tetap terkendali dengan struktur yang sehat, sehingga masih mampu menopang pembiayaan pembangunan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. (*)

Editor: Yulian Saputra