Poin Penting
Jakarta - Utang luar negeri pemerintah Indonesia dinilai masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat hingga akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga dan berada pada level yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap PDB. Menurut Purbaya, angka tersebut masih dalam koridor aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin.
Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026, Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Ia menyebut rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat sekitar 63,5 persen PDB, sementara Singapura bahkan mencapai sekitar 165–170 persen PDB.
“Dengan standar itu, kita masih aman,” kata Purbaya.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,7 Miliar di Kuartal IV 2025
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rasio utang Indonesia relatif moderat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut diambil dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia guna mempercepat pemulihan ekonomi.
“Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik,” tuturnya.
Baca juga: Bangkrut Akibat Kredit Macet, Bank Ayandeh Iran Tinggalkan Utang Rp84,5 Triliun
Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai langkah tersebut tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan disiplin fiskal serta daya beli masyarakat.
Page: 1 2
Poin Penting Komisi XI DPR RI menetapkan lima anggota DK OJK 2026–2031, dengan Friderica Widyasari… Read More
Poin Penting Kemenkeu telah menyalurkan THR ASN dan TNI-Polri Rp24,7 triliun per 10 Maret 2026.… Read More
Poin Penting Sektor keuangan Indonesia dinilai stabil, didukung kerangka regulasi seperti UU P2SK dan UU… Read More
Poin Penting Visa dan Skorcard menjalin kerja sama strategis untuk memperluas akses kredit dan inklusi… Read More
Poin Penting Pemerintah belum akan merevisi APBN 2026 meski harga minyak dunia sempat menyentuh USD100… Read More
Poin Penting Dicky Kartikoyono menilai stabilitas sektor keuangan Indonesia cukup baik, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan… Read More