Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selepas konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (27/1). (Foto: Erman Subekti)
Poin Penting
Jakarta - Utang luar negeri pemerintah Indonesia dinilai masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat hingga akhir 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga dan berada pada level yang relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap PDB. Menurut Purbaya, angka tersebut masih dalam koridor aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin.
Usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026, Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Ia menyebut rasio utang Malaysia berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat sekitar 63,5 persen PDB, sementara Singapura bahkan mencapai sekitar 165–170 persen PDB.
“Dengan standar itu, kita masih aman,” kata Purbaya.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,7 Miliar di Kuartal IV 2025
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rasio utang Indonesia relatif moderat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Kebijakan tersebut diambil dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia guna mempercepat pemulihan ekonomi.
“Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kita enggak lewatin 3 persen, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik,” tuturnya.
Baca juga: Bangkrut Akibat Kredit Macet, Bank Ayandeh Iran Tinggalkan Utang Rp84,5 Triliun
Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai langkah tersebut tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan disiplin fiskal serta daya beli masyarakat.
Page: 1 2
Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More
Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More
Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More
Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More
Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More
Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More