Purbaya Lapor APBN Defisit Rp560,3 Triliun di November 2025

Poin Penting

• APBN hingga November 2025 defisit Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB, masih dalam batas aman dan sesuai desain APBN, dengan keseimbangan primer defisit Rp82,2 triliun.
• Pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook APBN 2025, ditopang terutama oleh penerimaan perpajakan.
• Belanja negara terealisasi Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook, diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alami defisit hingga akhir November 2025 sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defiit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB, ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN,” kata Purbaya dalam APBN KiTa, Kamis, 18 Desember 2025.

Adapun keseimbangan primer juga mencatatkan defisit Rp82,2 triliun atau 74,8 persen terhadap APBN. Menurutnya, ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global.

Baca juga: Purbaya Ogah Salurkan Baju Sitaan Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatra

Kemudian, kata Purbaya, pendapatan negara hingga akhir November 2025 mencapai Rp2.351,5 triliun atau setara 82,1 persen terhadap outlook APBN 2025. Menurutnya, realisasi pendapatan negara tersebut didorong oleh penerimaan perpajakan yang menjadi kontributor utama.

“Realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pendapatan negara telah mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook dengan penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama,” jelasnya.

Baca juga: DPR Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Whoosh

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2025 mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook 2025. Ini mencerminkan belanja pemerintah terus diarahakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas.

“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama