Jakarta – Pemerintah resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) pada 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati (SMI).
Menanggapi hal tersebut, Chief Economist, Macro Strategist and Head of Fixed Income Research BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Helmy Kristanto, menyampaikan bahwa dengan digantikannya posisi SMI sebagai Menkeu itu tentu memberikan perubahan yang besar.
Baca juga: New Hope! Menteri Keuangan Baru, Purbaya Yudhi Sadewa
Hal itu terlihat dari pasar keuangan yang bergejolak, dengan nilai tukar rupiah melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun, dan imbal hasil obligasi naik seiring reaksi investor terhadap berita tersebut.
Lebih jauh, Helmy melihat pengangkatan Purbaya sebagai Menkeu di Kabinet Merah Putih mengarah pada potensi kesinambungan kebijakan, tetapi dengan fokus pro-growth yang lebih kuat.
“Pendekatannya dapat menyeimbangkan disiplin fiskal dengan dukungan terhadap pertumbuhan. Namun, kebijakan awalnya akan sangat menentukan kecepatan penerimaan pasar,” ucap Helmy dalam keterangan resmi dikutip, 11 September 2025.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Suntik Rp200 Triliun ke Perbankan
Adapun dalam laporannya, Helmy menyoroti tiga poin utama terkait Kementerian Keuangan yang baru di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, antara lain:
- Purbaya membawa pengalaman luas dari pasar keuangan, posisi pemerintahan, serta kepemimpinannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kombinasi ini memberinya perspektif yang lebih luas, memungkinkan ia menghadapi tantangan ekonomi dari berbagai sudut pandang
- Latar belakang Purbaya di LPS memberinya pemahaman mendalam mengenai interaksi antara belanja fiskal dan likuiditas sistem. Hal ini bisa diterjemahkan ke dalam potensi reformasi yang memprioritaskan pola belanja yang lebih lancar dan seimbang di tahun-tahun mendatang. Ia juga dikenal memiliki pemahaman yang dalam tentang siklus bisnis dan ekonomi selama kiprahnya di pasar keuangan
- Purbaya dikenal dengan sikapnya yang pro-growth, suatu sikap yang sangat tepat waktu mengingat perlambatan momentum ekonomi saat ini. Dalam forum LPS terbaru, ia menekankan bahwa target pertumbuhan PDB Indonesia 2026 sebesar 5,4 persen tetap dapat dicapai, sepanjang mesin fiskal dan moneter berjalan selaras. Hal ini memberi sinyal kemungkinan fokus kebijakan pada dukungan kontra-siklus untuk mendorong pertumbuhan. (*)
