Poin Penting
- Pemerintah menargetkan penerimaan Rp23 triliun pada 2026 dari penerapan bea keluar ekspor batu bara dan emas, masing-masing Rp20 triliun dan Rp3 triliun.
- Tarif bea keluar dirancang bertahap, dengan batu bara sebesar 1-5 persen dan emas di kisaran 7,5-15 persen, yang mekanismenya masih difinalisasi.
- Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara, mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi, serta memperbaiki tata kelola sektor mineral di tengah tantangan global.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun dari rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara dan emas pada 2026.
Purbaya mengatakan rancangan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor batu bara akan berada di kisaran 1 hingga 5 persen. Sementara itu, tarif bea keluar untuk komoditas emas direncanakan sebesar 7,5 hingga 15 persen.
“Emas Rp3 triliun setahun. Batu bara Rp20 triliun (total Rp23 triliun),” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, dikutip, Selasa, 8 Desember 2025.
Baca juga: Bea Keluar Emas dan Batu Bara Mulai Berlaku 2026, Ini Penjelasan Dirjen Bea Cukai
Menurut Purbaya, optimalisasi penerimaan negara di sektor mineral pada 2026 menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas global, transisi energi, hingga kebutuhan menjaga konsistensi penerimaan negara.
“Penguatan pengawasan juga menjadi kunci, termasuk melalui integrasi data dalam SIMBARA dan optimalisasi penagihan,” tambahnya.
Sebaga respons atas tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan instrumen fiskal yang relevan, salah satunya melalui penerapan bea keluar atas ekspor batu bara dan emas.
Dorong Hilirisasi dan Dekarbonisasi
Penerapan kebijakan bea keluar ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, menjaga pasokan bahan baku di dalam negeri, mendorong program hilirisasi industri, dan memperkuat tata kelola sektor mineral.
Baca juga: Ekspor Emas Bakal Kena Bea Keluar hingga 15 Persen Mulai 2026
Adapun khusus untuk batu bara, kebijakan bea keluar juga ditujukan untuk mendukung agenda dekarbonisasi dan hilirisasi. Pasalnya, meskipun Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia, sebagian besar ekspornya masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
“Mekanismenya saat ini sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait,” ucap Purbaya. (*)
Editor: Yulian Saputra
