Poin Penting
- Purbaya menilai lambatnya penyerapan anggaran K/L dan Pemda merupakan masalah klasik yang terjadi puluhan tahun dan menghambat kinerja fiskal
Anggaran bisa dihentikan sementara jika belanja tidak dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran, termasuk bagi Pemda yang menyimpan dana ratusan triliun hingga akhir tahun
Kemenkeu akan menurunkan pegawai untuk mendampingi dan mengawasi K/L serta Pemda agar pengelolaan anggaran lebih optimal dan mesin fiskal berjalan efektif.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti realisasi belanja anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang lambat. Ia juga mengancam akan menyetop anggaran apabila serapan belanja masih belum optimal.
Purbaya menjelaskan, lambatnya penyerapan anggaran belanja sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Dimana K/L tidak mampu membelanjakan anggarannya dengan tepat waktu.
“Saya nggak tahu itu, apa yang terjadi sebetulnya. Itu kan sudah terjadi puluhan tahun seperti itu, Kementerian/Lembaga nggak bisa belanjakan uangnya tepat waktu,” ucap Purbaya dalam acara semangat Awal Tahun 2026, Rabu, 14 Januari 2026.
Baca juga: Purbaya Bakal Sikat 40 Perusahaan Baja China-Indonesia yang Diduga Mengemplang Pajak
Purbaya bercerita, bahkan dahulu pemerintah di kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk memonitor belanja di K/L.
Begitu juga saat kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi. Namun, di era Presiden Prabowo Subianto belum terdapat evaluasi serupa.
Meski begitu, Purbaya akan mengawasi dan mengendalikan melalui kementerian yang dipimpinnya sebagai bendahara negara.
“Kalau mereka nggak belanjain, saya potong aja, bukan dipotong, saya kan stop, saya nggak kirim aja biar mereka teriak-teriak. Tapi tujuannya satu, biar mereka belanja tepat waktu, tepat sasaran, nggak bocor,” tegasnya.
Hal yang sama juga akan dilakukan kepada Pemda. Sebab, banyak Pemda yang belum membelanjakan anggarannya hingga mengendap ratusan triliun hingga akhir tahun.
“Kalau Anda lihat, itu berlaku juga untuk pusat dan daerah. Daerah juga sama, masih punya ratusan triliun lebih di akhir tahun. Mereka selalu minta, oh minta uang, minta uang. Ada Rp100 triliun di tempat lu, habisin,” pungkasnya.
Sehingga, kata Purbaya, di tahun ini akan menempatkan orang dari Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan dan mengawasi agar anggaran belanja bisa dimanfaatkan lebih optimal.
Baca juga: Kasus Suap Pajak, Purbaya Kocok Ulang PNS DJP: Ke Daerah Terpencil atau Dirumahkan
“Jadi entah mereka belum memahami cara membelanjakan tempat waktu, atau mereka belum memahami memanage anggaran yang baik. Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah. Tapi bukan daerah saja, pusat juga akan kita lakukan hal yang sama,” ungkapnya.
Purbaya mengaku, ketika ada rencana tersebut, ramai-ramai berbagai Menteri mendatangi dirinya untuk meminta tambahan anggaran. Padahal, belum tentu rencana serapan anggaran tambahan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.
“Tapi tidak apa-apa, yang penting arahnya kesana, kita pastikan bahwa mesin fiskal jalan dengan baik,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
